Pengunduran Diri Gibran, Kadin Soroti Risiko Investor Menunggu

JAKARTA — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuat Kadin Indonesia mengingatkan risiko investor menunda keputusan penanaman modal. Kadin menilai kepastian proses pergantian dan keberlanjutan kebijakan ekonomi perlu dijaga.

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menentukan langkah berikutnya.

Pengunduran diri Gibran jadi perhatian Kadin

Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menyebut keputusan itu sebagai perkembangan politik penting bagi pelaku usaha di dalam maupun luar negeri.

“Dari perspektif dunia usaha, apabila pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan secara resmi, tentu ini menjadi perkembangan politik penting yang mendapat perhatian pelaku usaha, baik domestik maupun internasional,” kata Erwin.

Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut. Pimpinan lembaga itu akan mengadakan rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk menentukan tindak lanjut.

Muzani juga mengatakan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses penentuan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran. Durasi proses itu menjadi perhatian dunia usaha karena ketidakpastian yang berlarut dapat memengaruhi persepsi investor terhadap risiko politik.

Kadin minta kepastian transisi dan kebijakan

Erwin menilai kepastian proses ketatanegaraan lebih penting bagi pengusaha daripada sosok yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden. Dunia usaha, katanya, membutuhkan pemerintahan yang tetap efektif dan koordinasi kebijakan ekonomi yang berjalan tanpa gangguan.

“Kami sependapat bahwa faktor waktu menjadi sangat penting. Semakin lama ketidakpastian mengenai posisi Wakil Presiden berlangsung, semakin besar potensi munculnya persepsi risiko politik di kalangan investor,” ujar Erwin.

Dampaknya bisa terasa pada keputusan investasi. Investor yang melihat ketidakpastian politik berkepanjangan berpotensi menunda keputusan atau mengambil sikap menunggu, terutama untuk investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi dan komitmen pemerintah.

Risiko itu penting bagi pelaku usaha karena penanaman modal jangka panjang memerlukan gambaran yang jelas tentang arah kebijakan. Jika keputusan ditahan, rencana bisnis yang bergantung pada kepastian pemerintah juga dapat ikut tertunda.