Pengunduran Diri Gibran, Kadin Soroti Risiko Investor Menunggu

Namun, Kadin menyatakan dampak terhadap kegiatan ekonomi dan investasi dapat ditekan bila proses transisi berlangsung cepat, tertib, transparan, dan sesuai konstitusi. Erwin juga meminta lembaga negara menjalankan mekanisme yang berlaku secara tertib serta memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Bagi pengusaha, persoalannya bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan Wakil Presiden, tetapi bagaimana memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif, koordinasi kebijakan ekonomi tidak terganggu, dan program-program strategis nasional tetap dilaksanakan secara konsisten,” tutur Erwin.

Agenda ekonomi diminta tetap berjalan

Pengunduran diri Gibran terjadi saat polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024 berkembang menjadi tekanan politik di DPR. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Dalam situasi itu, Kadin meminta dinamika politik tidak memperlambat agenda ekonomi pemerintah. Erwin menyebut hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, serta penciptaan lapangan kerja sebagai agenda yang perlu tetap dijalankan.

Hilirisasi berarti pengolahan bahan atau produk di dalam negeri sebelum dipasarkan. Bagi industri, kelanjutan agenda tersebut dan kepastian arah kebijakan menjadi bagian dari pertimbangan saat merencanakan investasi.

“Yang juga penting adalah memastikan agenda ekonomi pemerintah, mulai dari hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja, tidak mengalami perlambatan akibat dinamika politik,” kata Erwin.

Kadin berharap proses pergantian berjalan dengan kepastian yang cukup bagi investor, tanpa mengganggu jalannya pemerintahan. “Kami berharap stabilitas politik tetap terjaga agar momentum investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja tidak terganggu,” pungkas Erwin.