JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dirinya terbuka bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal ini merespons pengakuan Raffi yang mengaku pernah berkonsultasi pada 2024 soal pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
“Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi,” kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Budi menjelaskan, KPK terbiasa memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas atau upaya pencegahan korupsi. Dari situ, lembaga antirasuah itu lantas memberi rekomendasi agar potensi tindak pidana korupsi bisa dicegah sejak awal.
“Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan,” ujarnya.
Pengakuan Raffi Ahmad
Raffi mengungkapkan hal ini lewat video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad, berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, pada Senin (16/11). Dalam video tersebut, dia menyebut pada 2024 pernah berkomunikasi dengan KPK.
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi.
Menurut Raffi, KPK ketika itu menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni bukan pelanggaran ketentuan. Dia mengklaim KPK menyatakan hal itu secara langsung.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Meski begitu, Raffi kini mengaku sadar ada persoalan etika, kepatutan, dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya. Menurut dia, tiga hal itu harus jadi pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambil.
Buntut Polemik Influencer Rp14,7 Miliar
Pernyataan Raffi ini muncul setelah dia meminta maaf kepada publik. Permintaan maaf itu terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2024-2026. Nilai kerja sama yang dipersoalkan mencapai Rp14,7 miliar.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah