Angka itu menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan anggaran negara di dua kementerian. Publik pun mempertanyakan posisi Raffi, yang di satu sisi menjabat utusan khusus presiden, namun di sisi lain masih aktif sebagai pekerja seni yang menerima endorsement.
Respons KPK sendiri tidak menyentuh substansi pengadaan tersebut. Budi hanya menjelaskan soal keterbukaan lembaga dalam ranah pencegahan. KPK belum memerinci apakah ada kajian khusus atas konsultasi Raffi pada 2024, maupun apakah ada tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan saat itu.
Bagi publik, pernyataan Budi memberi satu kepastian: konsultasi ke KPK memang dimungkinkan dan bukan hal terlarang. Tapi, hasil konsultasi bukan izin resmi yang membebaskan pejabat dari persoalan etika. Sebab, KPK menempatkan hal itu sebagai bagian dari pencegahan, bukan pembenaran.
Kasus ini juga menyentuh kebiasaan pejabat publik yang merangkap pekerjaan lain. Ketika seorang pejabat menerima kerja sama komersial, pertanyaannya bukan cuma soal aturan tertulis, melainkan juga soal kepatutan yang dinilai masyarakat.
Raffi sendiri telah memilih menempuh jalur permintaan maaf. Sementara KPK menegaskan posisinya sebagai lembaga yang membuka pintu konsultasi pencegahan. Dua hal itu belum tentu bertemu di satu titik, terutama karena nilai kerja sama Rp14,7 miliar masih menjadi pertanyaan besar publik.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah