JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6%. Koordinasi itu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap sesuai target, meski kebijakan moneter berubah.
“BI Rate itu kewenangan BI. Jadi BI sudah menaikkan. Tentu kami dari Kemenko Perekonomian nanti akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pertumbuhan dan juga inflasi itu akan tetap sesuai dengan target kita,” kata Dradjad di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Kenaikan BI Rate menjadi 6% menjadi perhatian karena perubahan suku bunga acuan dapat memengaruhi biaya pinjaman perbankan, keputusan investasi dunia usaha, hingga kemampuan belanja masyarakat.
Dampak ke Biaya Pinjaman dan Belanja
Bagi masyarakat, kenaikan BI Rate berpotensi membuat bunga kredit perbankan ikut naik. Pemilik usaha yang berencana meminjam modal perlu menghitung ulang anggaran. Masyarakat yang punya cicilan dengan bunga mengambang juga perlu mencermati penyesuaian yang mungkin dilakukan bank.
Dradjad menegaskan pemerintah tidak hanya memantau perkembangan suku bunga. Pemerintah juga melihat berbagai faktor yang bisa memengaruhi kinerja perekonomian.
Pemetaan terhadap sumber pertumbuhan dan potensi kenaikan harga barang dan jasa telah dilakukan. Hasil pemetaan itu akan menjadi bahan untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Kita sudah mengidentifikasi beberapa sumber pertumbuhan. Kita juga sudah mengidentifikasi beberapa sumber yang bisa meningkatkan inflasi,” ujar Dradjad.
Dengan BI Rate di 6%, pemerintah menghadapi tantangan menjaga ekspansi ekonomi tetap berjalan di tengah perubahan kebijakan moneter dan potensi tekanan inflasi.
Koordinasi Lintas Kementerian
Langkah yang disiapkan pemerintah mencakup penguatan koordinasi antar-kementerian dan lembaga. Tujuannya agar kebijakan moneter tidak mengganggu laju pertumbuhan ekonomi maupun sasaran inflasi nasional.
Dradjad mengatakan keputusan mengenai tingkat suku bunga acuan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Namun, pemerintah tetap memiliki peran untuk menjaga agar kondisi perekonomian sejalan dengan target yang telah ditetapkan.
Pernyataan itu disampaikan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
Kenaikan BI Rate menjadi 6% menjadi sinyal bagi dunia usaha untuk menyesuaikan rencana investasi. Biaya pinjaman yang lebih tinggi bisa membuat sebagian perusahaan menunda ekspansi.
Pemerintah akan memantau perkembangan suku bunga dan faktor lain yang memengaruhi kinerja perekonomian. Pemetaan sumber pertumbuhan dan potensi inflasi sudah dilakukan sebagai dasar penentuan langkah berikutnya.
Target pertumbuhan ekonomi 5,4% menjadi patokan pemerintah dalam menyusun respons. Tantangannya, menjaga ekspansi tetap berjalan saat kebijakan moneter berubah dan tekanan inflasi berpotensi muncul.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan diperkuat agar kebijakan moneter tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi maupun sasaran inflasi nasional.
Dradjad menekankan pemerintah akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Fokusnya, memastikan pertumbuhan dan inflasi tetap sesuai target.
BI Rate naik menjadi 6% pada Rabu (18/11/2026). Pemerintah masih mematok target pertumbuhan ekonomi 5,4%.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah