JAKARTA — Polemik fatwa haram vape mulai memakan korban di kalangan pedagang rokok elektrik yang berusaha secara legal. Sejumlah peritel vape mengaku menghadapi penolakan perpanjangan sewa toko hingga terancam diusir, imbas pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal haramnya vape.
Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah mengatakan tekanan itu dialami pelaku usaha ritel yang selama ini menjalankan bisnis secara resmi. Produk vape, katanya, masih legal dan diperdagangkan di Indonesia.
“Yang melakukan pelanggaran adalah pihak lain, tetapi kami yang berusaha secara legal ikut menerima dampaknya. Kami memohon jangan menghukum pemilik usaha legal karena perbuatan oknum ilegal,” kata Fachmi dalam keterangan pers, Rabu (18/11).
Fachmi menyebut retail vape adalah satu-satunya sumber nafkah bagi banyak pelaku usaha. Rekan-rekan sesama peritel yang sudah menanam investasi untuk membangun toko justru diminta pergi karena stigma yang berkembang.
Penolakan sewa toko dan ancaman pengusiran
Tekanan yang paling terasa datang dari pemilik properti. Menurut Fachmi, ada peritel yang permintaan perpanjangan sewa tokonya ditolak, bahkan ada yang terancam diusir dari tempat usaha. Alasan yang muncul bukan soal pelanggaran izin, melainkan stigma negatif yang kini menempel pada vape.
Ia menegaskan produk yang dijual para peritel itu sah dan dikenakan cukai. “Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya,” ujar Fachmi.
Sikap serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto. Ia menilai isu pelarangan vape menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan pelaku usaha dan pekerja. Sejak 2018, industri rokok elektrik (REL) sudah diatur dan dikenakan cukai.
Menurut Budiyanto, keberlangsungan ekosistem legal dan mata pencaharian di dalamnya perlu mendapat perlindungan. Sejumlah asosiasi, katanya, memperjuangkan bukan hanya kelangsungan industri, tetapi juga hidup banyak pelaku usaha, pekerja, dan keluarga mereka.
Rantai ekonomi dari pabrik sampai toko
Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi mengatakan industri REL punya mata rantai ekonomi panjang. Ada sektor produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga layanan pendukung yang semuanya menyerap tenaga kerja.
Tekanan terhadap industri, ujarnya, langsung berdampak ke penghidupan pekerja dan keluarga. “Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah,” kata Enggar.
Dalam konferensi pers industri vape nasional, lima asosiasi menandatangani pakta integritas. Kelimanya adalah APVI, ARVINDO, Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), APVINDO, dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).
Mereka berkomitmen membantu pemerintah dan aparat penegak hukum mencegah penyalahgunaan vape. Asosiasi juga meminta pemerintah tetap menindak pelanggaran yang menyasar anak dan peredaran narkotika, tanpa ikut mematikan usaha legal beserta pekerjanya.
Serapan kerja dan penerimaan negara
Angka industri menggambarkan besarnya taruhan di balik polemik ini. Asosiasi memperkirakan sektor rokok elektrik menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja, langsung maupun tidak langsung. Sekitar satu juta orang disebut bergantung pada aktivitas industri ini, termasuk keluarga pekerja.
Data Kementerian Perindustrian dan asosiasi menunjukkan Indonesia punya lebih dari 7.000 pelaku usaha rokok elektronik, dari produsen sampai toko ritel. Industri ini mencatat investasi Rp31 triliun, menyumbang penerimaan cukai Rp2,8 triliun pada 2025, dan membukukan nilai ekspor sekitar US$518 juta.
Bagi peritel, penolakan sewa toko bukan sekadar urusan lapak. Toko yang harus tutup berarti setoran modal bangunan, stok, dan izin usaha ikut hangus. Pekerja di toko pun kehilangan pemasukan harian. Karena itu, asosiasi meminta pemerintah membedakan pedagang legal dari oknum yang menyalahgunakan vape.
Polemik ini berawal dari Fatwa MUI No. 131 Tahun 2026 yang menyatakan vape haram. Wacana pelarangan total vape menyusul setelahnya, membuat pelaku industri legal waswas. Kelima asosiasi meminta pemerintah memberi perlindungan kepada usaha yang taat aturan.
“Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya,” kata Budiyanto.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah