Rabu, 18 November 2026 WIB
NASIONAL

Reaksi Mahasiswa UI soal Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota

Reaksi Mahasiswa UI soal Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota
Reaksi Mahasiswa UI soal Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota

JAKARTA — Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menolak rencana Kementerian Sosial membangun Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI seluas delapan hektare. Alasannya, hutan itu dipakai untuk pembelajaran dan penelitian lapangan.

Penolakan ini muncul setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan rencana tersebut usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026). Kawasan hutan kota UI sendiri mencapai 100 hektare.

Sejumlah mahasiswa menyampaikan keberatan mereka di kampus pada Rabu (18/11/2026). Salah satunya Joana, mahasiswa FISIP UI.

“Tadi di kelas kita baru dengar beritanya, terus aku sama teman-teman aku langsung diskusi gitu. Kayak sebenarnya dari kita enggak setuju,” ujar Joana.

Hutan UI jadi ruang belajar

Joana menjelaskan, hutan UI sering digunakan mahasiswa untuk belajar dan meneliti langsung di lapangan. Kalau delapan hektare kawasan itu dijadikan sekolah, kondisi hutan dikhawatirkan terganggu.

“Jadi sangat disayangkan sih kalau semisalnya Hutan UI ini akan direnovasi untuk dibangun sekolah,” jelasnya.

Ia tidak menampik bahwa Sekolah Rakyat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Tapi lokasinya jangan di hutan. Menurut Joana, pemerintah lebih baik memperbaiki akses dan fasilitas sekolah yang sudah ada supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman.

“Daripada membangun sekolah yang baru dan di hutan, bisa lebih baik memberikan kesempatan sekolah untuk anak-anak yang masih belum punya akses untuk sekolah gitu, daripada untuk membangun tempat di lokasi, apalagi hutan gitu,” ucapnya.

Senada dengan Joana, mahasiswa UI lainnya, Rifqy, menilai Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerintah mencerdaskan anak. Namun membangunnya di kawasan hutan UI kurang tepat dan salah sasaran.

“Hutan UI biarkan seperti sekarang, jangan dibangun sekolah karena akan merusak ekosistem tanaman dan produksi oksigen alamiah,” kata Rifqy.

Ia mendorong pemerintah memakai lahan terbengkalai untuk membangun sekolah di daerah yang minim fasilitas pendidikan. Alasannya, sekolah di sekitar UI sudah banyak.

UI bilang dukung, tapi jaga hutan

Dari pihak kampus, UI menyatakan dukungan terhadap rencana Kementerian Sosial. Dukungan itu disampaikan sejalan dengan mandat perguruan tinggi negeri menjalankan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Direktur DHMPI UI, Erwin Panigoro, menegaskan akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujar Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Erwin juga menjelaskan bahwa tanah yang dikelola UI merupakan tanah milik negara. Menurut dia, UI mendukung pemanfaatan lahan itu bila negara memerlukannya untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas.

UI mengelola lahan di sejumlah lokasi, antara lain Depok, Jakarta Selatan, Rawamangun, Kayu Putih, dan Serpong. Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI berada di bagian kampus sisi Jakarta, berdekatan dengan kawasan hutan kota, tetapi bukan di dalam kawasan hutan kota.

“Penetapan lokasi definitif merupakan kewenangan pemerintah. Proses tersebut akan melalui survei kesiapan serta penilaian kelayakan dan kesesuaian lahan, dengan koordinasi administratif antara UI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial,” terang Erwin.

Soal kelestarian, UI menyatakan tetap memelihara hutan kota di sisi Jakarta, Depok, maupun lokasi lainnya. Komitmen itu tidak berubah meski ada rencana pembangunan.

Proses masih berjalan

Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa UI bersedia memberikan lahannya di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Menurut dia, lahan itu bagian dari hutan kota UI.

Pembangunan sekolah masih memerlukan penguatan administrasi dan kerja sama antara Kementerian Sosial, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah semua proses selesai, pemerintah akan mengecek lokasi langsung.

“Setelah proses selesai, nanti kita ke sana mengecek tempatnya,” ucap Gus Ipul.

Bagi warga sekitar kampus, keputusan lokasi ini bakal menentukan apakah ruang terbuka hijau di sisi Jakarta tetap utuh. Bagi mahasiswa, delapan hektare itu bukan sekadar peta, tetapi tempat praktikum dan penelitian yang mereka pakai tiap semester.

Yang jelas, belum ada lokasi definitif. Pemerintah masih harus menyelesaikan survei kesiapan dan penilaian kelayakan lahan sebelum bulldozer masuk.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya