JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan Sekolah Rakyat tidak akan berdiri di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan untuk meluruskan pengumumannya sendiri dua hari sebelumnya, saat ia menyebut sekitar 8 hektare dari hutan kota seluas lebih dari 100 hektare akan dipakai untuk sekolah tersebut.
“Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, Rabu (18/11).
Menurutnya, lahan yang disiapkan berada di kampus utama UI pada sisi wilayah Jakarta, berhimpitan langsung dengan kawasan hutan kota. Bukan di dalam hutan kotanya.
Dari permintaan Kemensos ke tawaran UI
Rencana ini bermula ketika Kementerian Sosial meminta UI mencari ketersediaan lahan untuk Sekolah Rakyat. UI lalu menawarkan beberapa opsi, termasuk lahan 1,5 hektare di Rawamangun dan Cawang.
Kemensos menilai lahan itu terlalu kecil. Sekolah Rakyat direncanakan menampung 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA dari DKI Jakarta, sehingga luas 1,5 hektare dianggap tidak sesuai kapasitas.
UI kemudian menawarkan area di kampus utamanya di sisi DKI Jakarta, yang berdekatan langsung dengan kawasan hutan kota. Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI menegaskan lahan itu bukan bagian dari hutan kota.
Gus Ipul juga menegaskan belum ada kesepakatan final soal lahan. Tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus mengecek kondisi lapangan dan memverifikasi kelengkapan administrasi.
Pembangunan Sekolah Rakyat, katanya, terikat sejumlah syarat ketat. Mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bebas dari kawasan rawan bencana, hingga kepatuhan terhadap tata ruang.
Pramono dan Cak Imin ikut menolak
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak pernah mengusulkan Hutan Kota UI sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Usulan yang ia sampaikan adalah lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menegaskan tidak ada rencana mengalihfungsikan kawasan hutan kota menjadi bangunan.
“Tidak ada rencana itu dan saya pastikan saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan-bangunan tertentu,” ujar Imin melalui Threads @cakiminow, Rabu (18/11).
Gus Ipul menyebut kritik dan masukan publik akan dibawa ke meja diskusi dalam proses verifikasi lapangan. Ia bahkan menyebut dirinya, Pramono, dan UI berada di posisi yang sama soal hutan kota.
“Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram (Gubernur DKI Jakarta), menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama,” ucapnya.
Klarifikasi ini penting bagi warga Jakarta yang menanti kepastian lokasi Sekolah Rakyat, terutama orang tua yang berharap anaknya masuk sekolah gratis tersebut. Bagi UI, penegasan serupa menjaga batas kawasan hutan kota yang menjadi laboratorium hijau kampus.
Yang masih menggantung adalah kepastian lahannya. Tim gabungan baru akan turun ke lapangan, dan hasil pengecekan itulah yang menentukan apakah 3.000 kursi Sekolah Rakyat Jakarta benar-benar terwujud di sisi kampus UI.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah