JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia tidak akan memakai kawasan hutan kota. Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul, sapaan akrabnya, untuk menjawab polemik soal lokasi lahan yang belakangan ramai dibicarakan.
“Enggak, jadi itu salah. Jadi di bagian kota, tapi sisi yang dengan hutan. Jadi berimpitan,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Menurut dia, hutan kota tetap menjadi hutan kota. Lahan yang disiapkan berada di tanah milik UI, di sisi Jakarta, dan hanya berimpitan dengan kawasan hutan kota. Bukan mengambil area hutan itu.
Polemik ini muncul setelah beredar kabar bahwa Sekolah Rakyat akan berdiri di kawasan Hutan Kota UI. Isu itu langsung mengundang reaksi, termasuk dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena hutan kota berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
Pertemuan dengan Pramono Anung
Penjelasan Gus Ipul keluar dua hari setelah ia bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan itu, salah satu bahasan utama adalah kesiapan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di UI.
Angka 8 hektare itu yang menjadi titik krusial. Sebab, luas lahan sebesar itu kerap dibayangkan mencaplok area hijau yang selama ini menjadi paru-paru kawasan. Gus Ipul memilih menepis anggapan tersebut dengan menjelaskan batas lahan secara harfiah.
Pramono sendiri sebelumnya menyatakan tidak setuju bila Hutan Kota UI dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat. Sikap itu disampaikan jauh sebelum pertemuan di Balai Kota, dan menjadi salah satu alasan mengapa isu ini cepat menarik perhatian publik Jakarta.
Kenapa urusan ini penting
Bagi warga Jakarta, Hutan Kota UI bukan sekadar papan nama. Kawasan itu selama bertahun-tahun jadi ruang terbuka hijau yang menahan panas dan menampung air hujan di kawasan timur Jakarta. Setiap meter yang berubah fungsi akan terasa dampaknya, terutama saat musim hujan tiba.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat adalah program yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mendapat pendidikan bermutu. Artinya, dua kepentingan publik bertemu di satu titik: ruang hijau yang harus dijaga, dan sekolah yang dibutuhkan.
Karena itu, penegasan Gus Ipul bukan sekadar soal batas tanah. Ia ingin memastikan program pendidikan tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi lingkungan. Bila benar lahan yang dipakai adalah tanah UI dan bukan hutan kota, maka dua kepentingan itu bisa berdampingan.
Pernyataan itu juga memberi kepastian bagi warga sekitar yang sempat khawatir kawasan hijau di dekat tempat tinggal mereka bakal berkurang. Ketidakpastian soal lokasi, dalam kasus seperti ini, biasanya lebih meresahkan daripada keputusan akhirnya.
Yang masih menunggu kejelasan
Sejauh ini yang ditegaskan adalah batas lahan: 8 hektare di tanah UI, berimpitan dengan hutan kota, bukan di dalam hutan kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menolak pengalihan fungsi kawasan hutan. Sikap itu belum berubah, dan pertemuan dengan Mensos tampaknya jadi jalan untuk menyamakan pemahaman soal batas lahan.
Publikasi tentang Sekolah Rakyat sendiri sudah berjalan setahun terakhir, termasuk soal pemanfaatan teknologi karya anak bangsa di ruang kelas. Program ini menjadi salah satu prioritas kementerian yang dipimpin Gus Ipul, sehingga lokasinya di Jakarta dianggap penting sebagai contoh.
Yang belum tuntas tentu soal teknis. Bagaimana batas lahan ditetapkan di lapangan, apakah ada kajian lingkungan, dan bagaimana UI sebagai pemilik tanah menempatkan pembangunan itu di area yang tidak mengganggu fungsi hutan kota. Semua itu belum diuraikan.
Untuk sementara, yang bisa dipegang adalah kalimat Gus Ipul sendiri. Hutan kotanya tetap hutan kota, dan tanahnya UI di sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota.
“Jadi hutan kotanya itu tetap hutan kota,” ujarnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah