“Kami mengecek bagaimana pemerintah daerah, baik Kabupaten Aceh Singkil maupun Provinsi Aceh, dalam mengakselerasi pemanfaatan TKD yang sudah disampaikan pemerintah pusat,” katanya.
Selisih serapan itu membuat Satgas mendorong kedua pemerintah saling bahu-membahu. Ruang fiskal yang masih tersedia dinilai cukup untuk membiayai perbaikan jembatan.
“Kami mendorong kedua pihak saling bahu-membahu memanfaatkan ruang fiskal tersebut untuk penanganan jembatan di Desa Sebatang karena sangat penting dan mendesak bagi masyarakat,” tegas Guslin.
Dampak bagi warga sekitar
Bagi warga Desa Sebatang dan sekitarnya, jembatan itu bukan sekadar penghubung. Jalur tersebut menjadi rute utama mengangkut hasil kebun dan kebutuhan sehari-hari ke pasar serta ke ibu kota kabupaten.
Selama jembatan belum normal, warga harus memutar atau memakai jalur alternatif yang lebih jauh. Biaya transportasi naik, waktu tempuh bertambah, dan harga barang di tingkat desa berpotensi ikut terkerek.
Karena itu, percepatan penanganan darurat bukan cuma soal infrastruktur. Pemulihan akses menentukan kembali tidaknya denyut ekonomi warga pascabanjir.
Satgas PRR menegaskan bakal terus mengawal penyusunan rencana rekonstruksi permanen. Koordinasi pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten jadi kunci agar jembatan bisa segera difungsikan kembali.
“Kami mendorong kedua pihak saling bahu-membahu memanfaatkan ruang fiskal tersebut untuk penanganan jembatan di Desa Sebatang karena sangat penting dan mendesak bagi masyarakat,” kata Guslin menutup peninjauan hari kedua.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah