Kamis, 19 November 2026 WIB
TEKNOLOGI

Chip AI AS Dibatasi, Pengiriman ke Indonesia Wajib Izin Mulai Hari Ini

Chip AI canggih AS yang terkena aturan lisensi ekspor ke Indonesia
Pengiriman chip AI canggih berbasis teknologi AS ke Indonesia kini wajib lisensi khusus mulai 19 November 2026

JAKARTA — Pengiriman chip kecerdasan buatan (AI) canggih berbasis teknologi Amerika Serikat (AS) ke Indonesia kini wajib mengantongi lisensi khusus. Aturan itu berlaku efektif mulai 19 November 2026.

Departemen Perdagangan AS lewat Biro Industri dan Keamanan (BIS) menerbitkan aturan sementara atau Interim Final Rule bernomor 3510-33. Selain Indonesia, aturan ini juga mengunci Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil.

Dalam aturan itu, BIS menulis lisensi akan diwajibkan untuk mengekspor, mengekspor ulang, atau mentransfer semikonduktor canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, atau Brasil. Bukan cuma pengiriman lintas negara, transfer di dalam negeri pun ikut kena aturan.

Alasannya, kelima negara dinilai punya risiko tinggi pengalihan teknologi. Artinya, chip yang seharusnya dipakai untuk pusat data atau pengembangan AI bisa saja dialihkan ke pihak yang tak berhak.

Chip GPU pusat data jadi sasaran utama

Sasaran aturan ini adalah chip kelas pusat data, seperti GPU yang masuk klasifikasi ECCN 3A090 dan 4A090. Barang inilah yang jadi tulang punggung pelatihan model AI besar.

Setiap pengiriman ke lima negara tersebut bakal ditinjau kasus per kasus. Pemerintah AS menilai berdasarkan efektivitas kontrol ekspor negara penerima dan seberapa jauh kerja sama penegakan hukumnya dengan otoritas AS.

BIS juga menutup celah akses jarak jauh. Pusat data di luar negeri mana pun yang memakai chip teknologi AS dilarang memberi akses daya komputasi melebihi ambang 12.000.000 Aggregate TPP kepada perusahaan yang berkantor pusat atau berinduk di Tiongkok (Grup Negara D:5) maupun Makau tanpa izin BIS.

Pusat data yang terlanjur menyewakan kapasitas komputasi itu diberi waktu 90 hari. Mereka harus mengurus lisensi atau menghentikan layanannya.

Ada pengecualian. Lisensi tak diperlukan bila penerima akhir adalah perusahaan yang berkantor pusat atau berinduk di AS dan mematuhi kewajiban pelaporan bulanan ke BIS. Penyewaan daya komputasi untuk sistem rekomendasi komersial biasa, seperti algoritma e-commerce atau media sosial yang bukan AI generatif, juga dikecualikan.

Jejak Megaspeed dan permintaan FBI ke Polri

Pengetatan ini muncul setelah sejumlah investigasi soal dugaan pengalihan ilegal chip Nvidia ke Tiongkok lewat jalur Asia Tenggara. Sorotan utama mengarah ke Megaspeed, perusahaan layanan cloud yang berbasis di Singapura dan punya kantor di Indonesia.

Di Indonesia, Polri telah menerima permintaan dari Biro Investigasi Federal AS (FBI) untuk mendalami keberadaan perangkat chip Nvidia yang diimpor oleh entitas lokal Megaspeed.

Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai Indonesia terseret karena ada perang teknologi antara Amerika Serikat dan China. Menurut dia, kebutuhan riil industri AI dalam negeri sebenarnya belum sebesar itu.

“Tetapi ulah segelintir pihak yang menjadikan Asia Tenggara jalur transit dan “ladang sewa” GPU membuat perusahaan lokal yang jujur ikut menanggung birokrasi izin,” kata Alfons.

Alfons menilai Indonesia tak perlu memihak salah satu kekuatan dalam perang teknologi itu. Yang utama, kata dia, menjaga kepentingan sendiri agar tidak jadi korban di tengah persaingan dua negara besar.

Dampak buat industri AI dan pusat data lokal

Aturan ini langsung menyentuh rantai pasok semikonduktor dan ekosistem pusat data di Asia Tenggara. Perusahaan lokal yang selama ini mengimpor GPU untuk melatih model AI bakal berhadapan dengan proses izin yang lebih panjang.

Bagi yang jujur, tambahan birokrasi itu terasa sebagai beban. Pelaku usaha mesti menyiapkan dokumen, menjelaskan penerima akhir, dan menunggu persetujuan yang ditinjau kasus per kasus.

Alfons mendorong pemerintah membangun sistem verifikasi penggunaan akhir chip AI secara transparan. Mulai dari pencatatan impor akselerator AI oleh Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, audit berkala keberadaan fisik GPU, sampai kewajiban pusat data mengenali identitas penyewanya.

“Jadi mitra tepercaya, bukan sekadar polisi sanksi,” tegasnya. Dengan data itu, menurut Alfons, Indonesia punya modal merundingkan jalur akses tepercaya agar izin bagi perusahaan yang patuh bisa cepat, seperti yang sedang dijajaki Singapura.

Aturan ini berlaku sejak 19 November 2026. Tenggat 90 hari untuk pusat data yang menyewakan kapasitas komputasi ke entitas Tiongkok dan Makau menjadi ujian pertama bagi pelaku industri di kawasan.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Kode Redeem Free Fire (FF) Terbaru 18 November 2026: Klaim Diamond & Skin Gratis