Langkah itu setidaknya menutup satu bab: kewajiban finansial ke regulator sudah selesai. Tapi persoalan pokoknya—kualitas penyajian laporan keuangan—tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar kepercayaan pasar pulih.
Jejak sanksi di tiga laporan keuangan
Perhatikan rentang waktunya. Temuan OJK mencakup LKTT 2024, LK 2024, dan LKTT 2025. Artinya, persoalan yang sama muncul berulang di beberapa periode pelaporan, bukan insiden sekali jadi.
Itu sebabnya sanksi menyasar dua lapis sekaligus: perusahaan dan direksi yang menjabat pada periode terkait. OJK menerapkan denda tanggung renteng ke jajaran direksi, mekanisme yang menempatkan tanggung jawab personal di atas kolektif.
Beban Rp645 juta dibagi rata ke tiga nama: Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto. Masing-masing Rp215 juta, dan semuanya sudah disetor pada 23 September 2026.
Yang terjadi setelah denda lunas
Dengan pelunasan ini, ASLI tidak lagi memiliki tunggakan sanksi administratif ke OJK terkait kasus tersebut. Manajemen menegaskan pembayaran dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan regulator.
Namun pelunasan denda tidak otomatis menghapus catatan atas kualitas laporan keuangan. Bagi emiten, rekam jejak kepatuhan tetap menjadi bahan penilaian pasar, terutama saat laporan periode berikutnya dirilis.
Pemegang saham ASLI kini menunggu satu hal yang lebih substantif: perbaikan tata kelola penyusunan laporan keuangan agar temuan serupa tidak terulang. Denda sudah dibayar. Pertanyaannya bergeser ke dalam: seberapa cepat kualitas pelaporan ikut dibenahi?











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah