JAKARTA — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sejumlah rumah yang disebut posko terkait dugaan makar berupa penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Penggeledahan pada Selasa (17/11/2026) itu tidak hanya di Cipete, Jakarta Selatan, tetapi juga di beberapa lokasi lain.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan di beberapa posko. “Kemarin. Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian dari pada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” kata Susatyo di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026).
Susatyo belum merinci lokasi posko selain di wilayah Cipete. Ia berjanji menyampaikan perkembangannya pada jumpa pers berikutnya.
“Jadi ada beberapa posko, dan tentunya nanti untuk perkembangannya, nanti akan kami sampaikan pada jumpa pers berikutnya, ya. Kemudian juga selain posko di sana, juga ada beberapa posko lain untuk kelengkapan,” ujar Susatyo.
Dari penyadapan ke dugaan makar
Kasus ini bermula dari penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo. Penyidik kemudian menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka.
Keempatnya adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai peran masing-masing tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah