Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Laporan makar kini di tahap penyidikan
Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan itu berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Perkara dugaan makar yang ditangani Dittipidum Bareskrim Polri kini naik ke tahap penyidikan. Penggeledahan di sejumlah posko menjadi bagian dari pengumpulan bukti pada tahap itu.
Dalam kasus penyadapan, Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi telah divonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), meski keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.
Dampak bagi masyarakat
Kasus ini menyangkut penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, ormas, LSM, dan pengusaha. Bagi masyarakat, penyidikan dugaan makar menentukan sejauh mana alat negara dipakai untuk kepentingan di luar tugas. Publik menunggu rincian lokasi posko yang digeledah dan hasil pemeriksaan yang dijanjikan penyidik pada jumpa pers berikutnya.
Susatyo menegaskan penggeledahan masih berlanjut untuk melengkapi bukti. “Selain posko di sana, juga ada beberapa posko lain untuk kelengkapan,” katanya.
Sampai Rabu (18/11/2026), penyidik belum mengumumkan lokasi posko lain yang digeledah maupun pihak yang diperiksa di lokasi tersebut.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah