Jumat, 20 November 2026 WIB
EKONOMI

Komisi VII DPR: Agunan KUR di Bawah Rp100 Juta Harus Dikembalikan

Komisi VII DPR
Komisi VII DPR

Evita menilai kebijakan KUR seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan modal. Program itu juga mesti mendorong peningkatan kapasitas usaha agar pengusaha mampu naik kelas.

Pemkab Bogor janji dampingi UMKM

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyatakan pertemuan itu membuka sejumlah persoalan yang masih dihadapi pengusaha UMKM dalam mengakses pembiayaan.

Menurut Ajat, Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan pendampingan, edukasi, dan pembinaan. Tujuannya agar pengusaha UMKM mampu memenuhi persyaratan administrasi perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas usahanya.

Ajat berharap hasil kunjungan Komisi VII DPR RI mendorong perbaikan penyaluran KUR. Dengan begitu, program pembiayaan pemerintah semakin mudah diakses dan memberi manfaat nyata bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor.

Bagi pengusaha kecil, aturan agunan ini menentukan apakah mereka bisa memutar modal atau justru tertahan di meja bank. Sertifikat yang diserahkan sebagai jaminan membuat aset keluarga terkunci. Bila agunan dikembalikan, ruang usaha terbuka lebih lebar, mulai dari menambah alat produksi hingga mencari kredit dari sumber lain.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan plafon KUR tertentu bebas agunan tambahan. Karena itu, permintaan Komisi VII menyasar praktik di tingkat bank penyalur, bukan pembuatan aturan baru.

Yang menjadi pekerjaan rumah berikutnya adalah pengawasan. Tanpa pengecekan rutin, kebijakan bebas agunan bisa tetap hanya di atas kertas, sementara pengusaha di daerah terus diminta menyerahkan sertifikat.

“Itu kan hak mereka karena kebijakannya tidak dikenakan agunan,” kata Evita Nursanty.

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair