Jumat, 20 November 2026 WIB
EKONOMI

Prabowo Minta Negara Kuasai 70 Persen Untung Tambang

Prabowo Minta Negara Kuasai 70 Persen Untung Tambang
Prabowo Minta Negara Kuasai 70 Persen Untung Tambang

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus memperoleh manfaat minimal 70 persen dari sektor tambang. Permintaan itu disampaikannya saat berpidato di Palu, Sulawesi Tengah, pada 16 November 2026.

Pesan Prabowo tegas: investor tetap boleh menanamkan modal hingga modalnya kembali. Setelah itu, keuntungan mayoritas harus dinikmati negara. Bahkan, opsi penguasaan saham pun diperkenankan bila diperlukan.

Ekonom InFast Bestari, Gede Sandra, menilai pidato itu menggambarkan kehendak negara untuk menuntut keadilan atas sumber daya alam. Menurut dia, Indonesia selama ini kaya mineral justru karena berada di jalur bencana geologi.

Paradoks Kekayaan Mineral

Indonesia termasuk negara dengan frekuensi dan risiko bencana alam tertinggi di dunia. Penyebabnya, Indonesia berada pada pertemuan lempeng tektonik dan jalur cincin api, dengan lebih dari 120 gunung berapi aktif.

Ketika lempeng mengalami subduksi, batuan meleleh menjadi magma yang naik ke permukaan melalui gunung berapi. Proses itu membawa berbagai unsur logam dari dalam bumi.

Dari situlah lahir mineral tambang seperti emas, tembaga, nikel, kobalt, timah, bauksit, dan seng. Batubara terbentuk dengan cara berbeda, yakni dari sisa rawa purba jutaan tahun lalu.

“Jadi, Indonesia kaya mineral tambang karena berlokasi di jalur bencana geologi — sebuah paradoks Indonesia yang lain lagi,” tulis Gede Sandra dalam analisisnya.

Modal Kembali Dulu, Baru Negara Menikmati

Prabowo memberi ruang bagi investor untuk mengembalikan modal. Skema ini menempatkan negara sebagai penerima manfaat utama setelah investasi awal tertutup.

Gagasan penguasaan saham menjadi sinyal bahwa negara ingin duduk lebih jauh di kursi pengambil keputusan. Bukan sekadar menerima royalti dari produksi tambang.

Langkah ini menyusul berbagai upaya pemerintah menertibkan ekspor sumber daya alam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya mendukung penertiban ekspor SDA.

Di sisi lain, pemerintah juga mencabut izin sejumlah perusahaan untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan. Satgas PKH menertibkan PT GSL dan mencabut izin PT RAPP di Riau.

Dampak bagi Pelaku Usaha dan Daerah

Bagi pengusaha tambang, aturan ini mengubah hitungan untung. Masa pengembalian modal menjadi penentu utama sebelum negara mengambil porsi lebih besar.

Bagi daerah penghasil, seperti Sulawesi Tengah yang dijuluki Pulau Besi, permintaan Prabowo berpotensi memperbesar penerimaan negara. Namun, daerah tetap membutuhkan kepastian soal bagi hasil dan tenaga kerja lokal.

Masyarakat di sekitar tambang juga berkepentingan langsung. Sebab, manfaat 70 persen itu harus terlihat dalam bentuk penerimaan negara yang membiayai layanan publik.

Gede Sandra menyoroti bahwa kekayaan mineral Indonesia bukan hadiah tanpa risiko. Letaknya di cincin api membuat Indonesia harus menanggung bencana, sekaligus menikmati limpahan logam dari perut bumi.

Karena itu, tuntutan keadilan atas sumber daya alam bukan sekadar soal pembagian angka. Ia menyangkut cara negara memastikan kekayaan yang lahir dari risiko geologis benar-benar kembali ke rakyat.

Pidato Prabowo di Palu menjadi penanda arah kebijakan: negara ingin porsi lebih besar, dengan tetap memberi kepastian bagi investor yang menanam modal.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair