TANGERANG — Komisi VII DPR RI menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya tepat sasaran. Program yang menelan anggaran sekitar Rp300 triliun per tahun itu harus diputar lebih luas agar pelaku UMKM tidak terjerumus ke pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir.
Pesan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat. Menurut dia, pengawasan anggaran negara harus memastikan program bernilai besar di APBN benar-benar dirasakan masyarakat.
“Mestinya KUR itu bisa berputar lebih luas. Misalnya kalau sudah lima tahun dan berkembang usahanya, jangan dapat lagi tahun depan. Ganti, supaya bertambah yang penerimanya,” kata Saleh.
Panja Khusus Awasi Penyaluran KUR
Komisi VII DPR membentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk mengawasi penyaluran anggaran pembiayaan negara, termasuk KUR. Saleh menyebut fungsi pengawasan itu mengacu pada Pasal 20A Ayat 1 UUD 1945.
Lewat Panja tersebut, DPR mendorong tiga agenda utama dalam pengawasan permodalan dan ekonomi kreatif. Salah satunya mitigasi ancaman pinjol dan rentenir yang selama ini membelit pelaku UMKM.
Saleh menyinggung mahalnya bunga pinjaman informal. Akses pembiayaan formal yang terbatas, menurut dia, sering mendorong masyarakat mencari jalan pintas ke rentenir.
Bebannya tidak main-main. Bunga rentenir bisa mencapai 50 persen, jauh lebih berat dibandingkan skema KUR yang disubsidi negara. Peminjam KUR cukup membayar bunga enam persen.
Jangan Ada Penilaian Subjektif
Selain soal bunga, Komisi VII menyoroti pemerataan akses permodalan hingga ke pelosok dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
DPR meminta bank penyalur tidak menilai calon peminjam secara subjektif. Penilaian mesti didahului pembacaan proposal dan kelayakan usaha.
“Sehingga DPR mengingatkan bank penyalur agar tidak menilai calon peminjam secara subjektif sebelum membaca proposal dan kelayakan usaha,” ujar Saleh.
Dalam pengawasan ini, peran perbankan penyalur menjadi sorotan. Saleh menyebut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memegang porsi terbesar penyaluran KUR dan punya jaringan agen serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
DPR, lanjutnya, akan mengevaluasi kinerja lembaga penyalur. Salah satu caranya lewat sinergi data agar penerima KUR terpetakan jelas.
“Karena itulah maka kita ingin ada sinergi data. Kalau ada datanya, di mana, siapa penerimanya? Begitu kita tahu ada penerima itu, lalu ada masalahnya, kita bina. Termasuk bagaimana cara dia bisa bayar utang,” kata Saleh.
Dampak ke Pelaku UMKM
Bagi pelaku UMKM, selisih bunga KUR dan pinjaman informal adalah soal hidup dan mati usaha. Bunga KUR enam persen berbanding 50 persen pada rentenir membuat biaya modal berbeda drastis.
Seorang pedagang yang meminjam Rp10 juta, misalnya, hanya menanggung bunga sekitar Rp600 ribu per tahun lewat KUR. Dengan skema rentenir, beban bunganya bisa menyentuh Rp5 juta.
Karena itu, distribusi KUR yang tepat sasaran menjadi kunci. Bila penerima terus didominasi pelaku yang sama, jangkauan program makin sempit dan ruang pinjol ilegal tetap terbuka.
Usulan Saleh agar penerima lama yang usahanya sudah berkembang diganti penerima baru sejalan dengan logika itu. Tujuannya memperluas jumlah UMKM yang menikmati subsidi bunga negara.
Komisi VII juga menekankan agar bank penyalur memperluas jangkauan ke daerah 3T. Selama ini, akses pembiayaan formal yang timpang disebut menjadi pintu masuk rentenir di wilayah tersebut.
Kunjungan kerja di Kabupaten Tangerang menjadi bagian dari pengawasan DPR terhadap program pembiayaan negara. Dari situ, Panja akan menelusuri data penerima KUR hingga tingkat bawah.
Angka Rp300 triliun per tahun membuat KUR jadi salah satu program belanja negara terbesar. Evaluasi kinerja bank penyalur akan menentukan apakah dana sebesar itu benar-benar berputar di tangan UMKM.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah