Jumat, 20 November 2026 WIB
NASIONAL

5,39% Lulusan Universitas Nganggur, Kampus Diminta Berbenah

5,39% Lulusan Universitas Nganggur, Kampus Diminta Berbenah
5,39% Lulusan Universitas Nganggur, Kampus Diminta Berbenah

JAKARTA — Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas mencapai 5,39 persen pada 2025. Angka itu menjadi tamparan bagi perguruan tinggi yang dinilai belum sepenuhnya menjembatani lulusan dengan dunia kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka tersebut sebagai sinyal bahwa ijazah tinggi tak otomatis menjamin lulusan terserap pasar kerja. Persoalan kompetensi dan relevansi pendidikan pun masuk ke meja pembuat kebijakan.

Isu ini menjadi bahasan dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak?” di Jakarta, Kamis (19/11). Forum itu mempertemukan pemerintah, kampus, dan peneliti untuk membedah akar masalahnya.

Katiman, Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyebut angka pengangguran itu sebagai peringatan bagi semua pihak soal relevansi pendidikan.

“Kita harus menciptakan pergeseran yang fundamental, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga kebutuhan untuk berusaha,” ujar Katiman dalam sambutannya.

Menurutnya, kampus semestinya tidak berhenti pada mencetak lulusan. Perguruan tinggi perlu menjadi pusat pengembangan talenta sekaligus motor penggerak inovasi.

Belanja riset baru 0,23 persen dari PDB

Persoalan kedua tak kalah pelik: riset nasional masih kekurangan dana. Publikasi Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat belanja riset nasional pada 2024 mencapai Rp50,27 triliun, atau setara 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dari total itu, perguruan tinggi menyumbang 71,02 persen. Badan usaha atau industri hanya berkontribusi 14,96 persen. Komposisi tersebut menunjukkan keterlibatan sektor industri masih perlu diperkuat agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah.

Agus Haryono, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, mengakui kontribusi anggaran riset dari sektor swasta di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan pemerintah.

“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus fokus agar bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, baik industri maupun pembuat kebijakan,” ujarnya.

BRIN, kata Agus, telah meluncurkan Rumah Inovasi Indonesia yang menyediakan 19 layanan untuk memperkuat hubungan kampus dan industri.

Joint degree dinilai jalan memperkuat daya saing

Katadata Insight Center (KIC) memaparkan hasil penelitian soal tiga aspek penguatan pendidikan tinggi: kerja sama pendidikan internasional (joint degree), riset kolaboratif (joint research), dan pemberdayaan alumni. Riset itu digarap bersama Kemenko PMK, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia, dan Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI) pada Juni–September 2026 dengan 2.239 responden.

Hasilnya, 93,5 persen responden menyatakan institusinya memiliki atau pernah terlibat dalam kerja sama internasional. Mayoritas menilai program joint degree dapat meningkatkan reputasi institusi sekaligus memperkuat daya saing global.

Tapi pelaksanaannya masih tersandung. Biaya yang tinggi, kesenjangan kualitas antarinstitusi, dan rendahnya minat mahasiswa menjadi penghambat utama.

Fadhilah Muslim, Director for Internationalization of Education Universitas Indonesia, menegaskan internasionalisasi pendidikan tak cukup diukur dari jumlah mahasiswa yang belajar ke luar negeri atau banyaknya nota kesepahaman.

UI sendiri menjalankan program double degree dan joint degree sejak 2000. Fadhilah menekankan kesetaraan capaian pembelajaran sebagai dasar kerja sama, bukan sekadar kesamaan nama mata kuliah.

“Kami pastikan minimal 50 persen capaian pembelajaran di UI sama dengan di mitra,” katanya.

Riset kampus belum kuat, pendanaan masih mandiri

Di sisi riset kolaboratif, temuan KIC menunjukkan hanya 44,6 persen responden menilai kapasitas riset institusinya kuat atau sangat kuat. Hampir separuh responden mengandalkan pendanaan mandiri untuk menjalankan penelitian.

Keterbatasan fasilitas dan akses data, kapasitas serta regenerasi peneliti, persoalan pendanaan, hingga kompleksitas administrasi menjadi hambatan yang dikeluhkan.

Kolaborasi kampus dan industri pun belum optimal. Keterlibatan calon pengguna hasil penelitian sejak tahap awal dinilai penting agar riset tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga menjawab kebutuhan industri dan persoalan masyarakat.

Kerja sama tidak cukup lewat kesepakatan formal. Perlu ada identifikasi kebutuhan, pelaksanaan penelitian bersama, sampai pemanfaatan hasil inovasi.

Dampaknya terasa langsung bagi lulusan dan dunia usaha. Selama kompetensi tidak cocok dengan kebutuhan industri, angka 5,39 persen berpotensi bertahan. Perusahaan juga kesulitan mendapat tenaga terampil, sementara hasil riset kampus tidak terpakai di pasar.

Bagi mahasiswa, pilihan kampus pun jadi pertimbangan serius: program studi dengan kerja sama industri dan rekam jejak riset lebih berpeluang membuka lapangan kerja.

Dalam forum yang sama, Dwi Larso, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), mengingatkan Indonesia perlu mempercepat penguatan pendidikan dan riset. Langkah berikutnya ada di tangan kampus dan pemerintah: menerjemahkan temuan survei jadi kebijakan yang benar-benar mengubah cara kampus mencetak lulusan dan mengelola riset.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi