Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Polri Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang Terkait Brigjen TK dan Kombes IM dalam Kasus Makar

Polri Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang Terkait Brigjen TK dan Kombes IM
Polri Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang Terkait Brigjen TK dan Kombes IM

JAKARTA — Polri menggerebek enam rumah di Bogor dan Tangerang. Penggeledahan ini menyasar dugaan peran Brigjen TK dan Kombes IM dalam kasus makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menurunkan tim ke lima lokasi di kawasan Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang. Hingga Jumat sore, 20 November 2026, penggeledahan masih berjalan.

“Penggeledahan terkait tindak pidana makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan 1 lokasi di Curug Tangerang,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11/2026).

Susatyo belum membeberkan hasil penggeledahan. Menurut dia, proses penindakan masih berlangsung, sehingga rincian barang bukti atau temuan di lapangan belum bisa disampaikan ke publik.

Enam lokasi, dua nama perwira

Angka enam lokasi itu menegaskan skala penindakan. Lima titik berada di wilayah Bogor, satu titik di Curug, Tangerang. Dari pernyataan Susatyo, dua nama yang disebut adalah Brigjen TK dan Kombes IM.

Penyebutan pangkat itu penting. Brigjen adalah jenderal bintang satu, sedangkan Kombes setingkat di bawahnya. Keduanya disebut terkait perkara yang menjerat mereka sebagai pihak yang diduga berperan dalam makar.

Penggeledahan rumah biasanya menjadi langkah awal penyidik sebelum penetapan tersangka atau penyitaan barang bukti. Dalam perkara makar, penyidik mencari dokumen, perangkat komunikasi, dan alat penyadapan yang bisa dijadikan bukti di persidangan.

Namun Susatyo tidak menyebut jenis barang bukti yang diburu. Dia juga tidak merinci apakah pemilik rumah berada di lokasi saat penggeledahan berlangsung.

Kronologi yang belum tuntas

Perkara ini berakar pada dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menaikkannya ke ranah makar. Artinya, penyidik menilai ada niat menggulingkan atau melawan pemerintahan yang sah, bukan sekadar pelanggaran penyadapan.

Konstruksi hukum seperti itu membuat kasus ini berbobot berat. Pasal makar di KUHP membawa ancaman hukuman puluhan tahun penjara. Penyidik pun dituntut membuktikan unsur niat, bukan hanya perbuatan teknis penyadapan.

Sejumlah agenda penyidikan sempat terganggu. Ekspose kasus makar penyadapan presiden yang sedianya digelar bersama Kejagung ditunda ke pekan depan. Penundaan itu membuat publik belum mendapat gambaran utuh soal siapa saja yang bakal ditetapkan sebagai tersangka.

Penundaan ekspose bukan hal aneh dalam perkara besar. Penyidik biasanya menunggu kelengkapan berkas dan hasil gelar perkara sebelum mengumumkan status hukum seseorang. Tapi bagi kasus yang menyangkut nama presiden, jeda sehari pun memicu spekulasi.

Kenapa penggeledahan ini penting

Kasus ini menyangkut dua hal sekaligus: keamanan komunikasi Presiden dan batas antara kritik politik dengan makar. Bila penyadapan terbukti, publik ingin tahu siapa yang membiayai dan untuk apa hasilnya dipakai. Bila unsur makar tidak terbukti, dua perwira itu berhak atas pemulihan nama baik.

Bagi pembaca di luar lingkaran kekuasaan, taruhannya lebih konkret. Perkara makar yang dipakai secara longgar bisa membuka jalan kriminalisasi terhadap pengkritik. Sebaliknya, penyadapan terhadap presiden yang dibiarkan bisa melemahkan keamanan negara.

Penggeledahan di Bogor dan Tangerang juga menunjukkan penyidik tidak berhenti pada satu orang. Enam lokasi berarti penyidik menduga jaringan atau peran pendukung lebih luas dari dua nama yang sudah disebut.

Pakar hukum pidana Ahmad Khozinudin menilai kasus penyadapan presiden tidak akan berhenti di Komjen Listyo Sigit. Menurut dia, ujung perkara ini sampai ke Solo. Pandangan itu ia sampaikan saat kasus ini masih bergulir di ranah penyidikan.

Pernyataan seperti itu menandakan publik membaca perkara ini sebagai pertarungan antar-elite, bukan sekadar tindak pidana biasa. Penyidik menghadapi tekanan agar kasus tidak berhenti di level bawah.

Yang ditunggu pekan depan

Setelah penggeledahan, langkah berikutnya adalah ekspose bersama Kejagung. Agenda itu sudah dijadwalkan pekan depan setelah sempat ditunda. Hasil ekspose akan menentukan apakah berkas naik ke tahap penuntutan atau penyidik butuh waktu tambahan.

Bila berkas dinyatakan lengkap, nama Brigjen TK dan Kombes IM bakal resmi menyandang status tersangka. Bila belum, penyidik kembali mengumpulkan bukti dari enam rumah yang digeledah hari ini.

Susatyo memastikan prosesnya belum selesai. Dia menjanjikan keterangan lebih lengkap setelah penggeledahan rampung. Sampai saat itu, enam rumah di Bogor dan Tangerang sudah digeledah, dua nama perwira sudah disebut, dan unsur makar masih harus dibuktikan di meja penyidik.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →