JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR pada Kamis (19/11) kehilangan instrumen paling tajam. Pasal kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) yang ada di draf pemerintah 2023 justru dihapus pada draf 16 November 2026.
Penghapusan itu membuat undang-undang ini disebut ICW sebagai “RUU Perampasan Aset Palsu”. Lewat dokumen bertajuk “Catatan Kritis RUU Perampasan Aset: Tolak RUU Perampasan Aset Palsu”, ICW menyatakan dukungan pada instrumen perampasan aset, tetapi menolak rancangan yang dinilai menutup akses publik dan melemahkan substansi.
“Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu,” kata ICW dalam keterangan resminya.
Bagi pembaca, penghapusan pasal itu berarti aset pejabat yang mencurigakan tak bisa dijerat hanya karena tak sesuai penghasilan atau tak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selama ini, selisih kekayaan itulah yang paling sulit dibuktikan lewat jalur pidana biasa.
Proses pembahasan dinilai cacat formil
ICW juga menyoroti proses penyusunan yang minim keterbukaan. Naskah RUU, naskah akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak dibuka resmi lewat kanal DPR maupun Sistem Informasi Legislasi. Draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi per 16 November 2026 disebut hanya beredar terbatas.
“Partisipasi yang memilah peserta dan menutup naskah bukanlah partisipasi yang bermakna,” demikian bunyi catatan kritis ICW.
Menurut ICW, ketertutupan draf membuat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) berjalan tanpa naskah di tangan publik. Masukan pun dinilai sekadar formalitas. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi, termasuk ICW, juga tidak diundang ke pembahasan substansi, sementara somasi dengan tenggat 16 November 2026 tidak dipenuhi.
Dari sisi substansi, draf disebut tetap mempertahankan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based/NCB). Tapi ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar dihapus, dan independensi pengelolaan serta pengawasan aset melemah karena ditaruh di bawah kendali eksekutif.
Diukur dari konvensi antikorupsi internasional (UNCAC) yang diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 7 Tahun 2006, ICW menilai draf ini mundur pada aspek paling krusial.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah