Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

ICW Sebut UU Perampasan Aset Kehilangan Pasal Kunci

ICW Sebut UU Perampasan Aset Kehilangan Pasal Kunci
ICW Sebut UU Perampasan Aset Kehilangan Pasal Kunci

“Benar bahwa Pasal 20 bersifat rekomendatif dan tunduk pada sistem hukum nasional tetapi itu alasan untuk merancangnya dengan pengaman, bukan membuangnya, apalagi ketika KPK sendiri memintanya,” tulis ICW.

ICW merangkum pelemahan tersebut sebagai langkah setengah hati. Draf dianggap mengambil bagian UNCAC yang mudah, lalu meninggalkan bagian yang menggigit.

“Dengan kata lain, draf (hanya) mengambil bagian UNCAC yang mudah (mekanisme acara NCB) dan meninggalkan bagian yang menggigit (illicit enrichment dan independensi pengelolaan),” tegas ICW.

Ambang Rp 1 miliar bisa diubah lewat PP

Ada beberapa ketentuan lain yang dikritik ICW dalam draf 16 November 2026. Aturan ini menerapkan ketentuan non-retroaktif dan tertunda, sehingga tak menjangkau aset yang diduga diperoleh sebelum undang-undang berlaku. Ambang batas perampasan tanpa pemidanaan juga dinaikkan menjadi Rp 1 miliar, dan angka itu bisa diubah lewat Peraturan Pemerintah.

Pengelola dan pengawas aset ditempatkan di bawah badan bentukan presiden melalui Peraturan Presiden. Menurut ICW, di situlah pengaman yang seharusnya ada justru hilang.

“Yang hilang adalah pengamannya: pengawasan independen, kriteria terbuka, dan transparansi registri aset yang dikunci di dalam undang-undang,” tulis ICW.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya beralasan pasal illicit enrichment tak dimasukkan karena ada perdebatan kuat. Ia menilai pasal itu berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia dan membandingkannya dengan ketiadaan pasal serupa di Amerika Serikat dan Inggris.

“Kalau tidak salah, di Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment,” ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Rabu (19/11).

ICW bersama koalisi mendesak pencabutan aturan yang dinilai menyimpang. Mereka juga meminta seluruh dokumen legislasi dibuka, perampasan kekayaan tidak wajar dipulihkan dengan asas retroaktif, dan pengelola serta pengawas aset dikunci independen di dalam undang-undang.

Jika pengesahan tetap dipaksakan, koalisi menyatakan akan menempuh uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu menjadi ujian berikutnya bagi janji pemberantasan korupsi lewat jalur perampasan aset.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →