Jumat, 20 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

ICW Sebut UU Perampasan Aset Kehilangan Pasal Kunci

ICW Sebut UU Perampasan Aset Kehilangan Pasal Kunci
ICW Sebut UU Perampasan Aset Kehilangan Pasal Kunci

JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR pada Kamis (19/11) kehilangan instrumen paling tajam. Pasal kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) yang ada di draf pemerintah 2023 justru dihapus pada draf 16 November 2026.

Penghapusan itu membuat undang-undang ini disebut ICW sebagai “RUU Perampasan Aset Palsu”. Lewat dokumen bertajuk “Catatan Kritis RUU Perampasan Aset: Tolak RUU Perampasan Aset Palsu”, ICW menyatakan dukungan pada instrumen perampasan aset, tetapi menolak rancangan yang dinilai menutup akses publik dan melemahkan substansi.

“Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu,” kata ICW dalam keterangan resminya.

Bagi pembaca, penghapusan pasal itu berarti aset pejabat yang mencurigakan tak bisa dijerat hanya karena tak sesuai penghasilan atau tak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selama ini, selisih kekayaan itulah yang paling sulit dibuktikan lewat jalur pidana biasa.

Proses pembahasan dinilai cacat formil

ICW juga menyoroti proses penyusunan yang minim keterbukaan. Naskah RUU, naskah akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak dibuka resmi lewat kanal DPR maupun Sistem Informasi Legislasi. Draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi per 16 November 2026 disebut hanya beredar terbatas.

“Partisipasi yang memilah peserta dan menutup naskah bukanlah partisipasi yang bermakna,” demikian bunyi catatan kritis ICW.

Menurut ICW, ketertutupan draf membuat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) berjalan tanpa naskah di tangan publik. Masukan pun dinilai sekadar formalitas. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi, termasuk ICW, juga tidak diundang ke pembahasan substansi, sementara somasi dengan tenggat 16 November 2026 tidak dipenuhi.

Dari sisi substansi, draf disebut tetap mempertahankan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based/NCB). Tapi ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar dihapus, dan independensi pengelolaan serta pengawasan aset melemah karena ditaruh di bawah kendali eksekutif.

Diukur dari konvensi antikorupsi internasional (UNCAC) yang diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 7 Tahun 2006, ICW menilai draf ini mundur pada aspek paling krusial.

“Benar bahwa Pasal 20 bersifat rekomendatif dan tunduk pada sistem hukum nasional tetapi itu alasan untuk merancangnya dengan pengaman, bukan membuangnya, apalagi ketika KPK sendiri memintanya,” tulis ICW.

ICW merangkum pelemahan tersebut sebagai langkah setengah hati. Draf dianggap mengambil bagian UNCAC yang mudah, lalu meninggalkan bagian yang menggigit.

“Dengan kata lain, draf (hanya) mengambil bagian UNCAC yang mudah (mekanisme acara NCB) dan meninggalkan bagian yang menggigit (illicit enrichment dan independensi pengelolaan),” tegas ICW.

Ambang Rp 1 miliar bisa diubah lewat PP

Ada beberapa ketentuan lain yang dikritik ICW dalam draf 16 November 2026. Aturan ini menerapkan ketentuan non-retroaktif dan tertunda, sehingga tak menjangkau aset yang diduga diperoleh sebelum undang-undang berlaku. Ambang batas perampasan tanpa pemidanaan juga dinaikkan menjadi Rp 1 miliar, dan angka itu bisa diubah lewat Peraturan Pemerintah.

Pengelola dan pengawas aset ditempatkan di bawah badan bentukan presiden melalui Peraturan Presiden. Menurut ICW, di situlah pengaman yang seharusnya ada justru hilang.

“Yang hilang adalah pengamannya: pengawasan independen, kriteria terbuka, dan transparansi registri aset yang dikunci di dalam undang-undang,” tulis ICW.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya beralasan pasal illicit enrichment tak dimasukkan karena ada perdebatan kuat. Ia menilai pasal itu berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia dan membandingkannya dengan ketiadaan pasal serupa di Amerika Serikat dan Inggris.

“Kalau tidak salah, di Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment,” ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Rabu (19/11).

ICW bersama koalisi mendesak pencabutan aturan yang dinilai menyimpang. Mereka juga meminta seluruh dokumen legislasi dibuka, perampasan kekayaan tidak wajar dipulihkan dengan asas retroaktif, dan pengelola serta pengawas aset dikunci independen di dalam undang-undang.

Jika pengesahan tetap dipaksakan, koalisi menyatakan akan menempuh uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu menjadi ujian berikutnya bagi janji pemberantasan korupsi lewat jalur perampasan aset.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →