BOGOR — Polisi membongkar penyaluran asisten rumah tangga (ART) ilegal ke luar negeri dari Bogor, Jawa Barat. Dua tersangka, E (53) dan NS (48), memancing calon korban dengan janji gaji Rp 5 juta per bulan.
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung menyebut angka itu jadi daya tarik utama. Menurut dia, korban menilai upah tersebut jauh lebih besar daripada penghasilan mereka di kampung.
“Kalau untuk gajinya sendiri di kisaran Rp 5 juta ke atas sih. Yang pasti lebih besar dibandingkan dia bekerja di Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk berangkat bekerja ke luar negeri,” kata Arfan, Sabtu (21/11/2026).
Namun keberangkatan ketujuh korban tak mengikuti prosedur. Polisi menyebut para korban dikirim memakai visa wisata agar lolos dari pemeriksaan petugas.
Modus visa wisata dan jerat pidana
Arfan menjelaskan modus yang dipakai kedua tersangka. Menurut dia, praktik itu masuk kategori tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Adapun modus operandinya, di mana tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan bekerja menjadi ART di luar negeri secara un-procedural,” ujar Arfan.
Atas perbuatannya, E dan NS dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan/atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.
Kepolisian masih menelusuri jaringan yang lebih luas. Sebab, dari tujuh orang yang sudah diberangkatkan, sebagian masih berada di luar negeri. Polisi kini berupaya memulangkan mereka.
Bagi hasil Rp 1-2 juta dan Rp 10 juta per korban
Dari setiap korban, kedua tersangka meraup keuntungan dengan porsi berbeda. Arfan merinci pembagiannya.
“Adapun keuntungan yang didapat E sebagai fasilitator yang antar jemput korban membuat paspor atau pemeriksaan kesehatan kisaran Rp 1-2 juta per orang. Sedangkan NS sebagai perekrut mendapat keuntungan Rp 10 juta per orang,” tuturnya.
Artinya, NS sebagai perekrut mengantongi empat hingga sepuluh kali lipat dibanding E yang mengurus dokumen. Selisih itu menunjukkan perekrutan korban justru jadi bagian paling menguntungkan dalam rantai penyaluran ini.
Yang menarik, nilai yang diterima tersangka jauh lebih kecil dibanding iming-iming gaji korban. Dengan gaji Rp 5 juta per bulan, seorang ART bisa menghasilkan puluhan juta dalam setahun, sementara perekrutnya hanya sekali panen Rp 10 juta per orang.
Bagi korban yang berangkat tanpa prosedur, risiko terbesar justru datang belakangan: visa salah, perlindungan hukum tak jelas, dan tak ada jaminan upah dibayar.
Ancaman bagi calon pekerja migran
Kasus Bogor ini memperlihatkan pola lama yang masih hidup. Perekrut menebar janji gaji besar di kampung-kampung, lalu mengurus keberangkatan seadanya. Visa wisata dipakai karena prosesnya lebih cepat dan murah, bukan karena legal.
Bagi calon pekerja migran, akibatnya nyata. Saat tiba di negara tujuan, mereka bekerja tanpa izin yang sah. Jika terjadi perselisihan dengan majikan atau upah tak dibayar, negara sulit turun tangan karena keberangkatannya ilegal sejak awal.
Karena itu, warga yang hendak bekerja ke luar negeri sebaiknya memeriksa dua hal sederhana sebelum berangkat. Pertama, pastikan perusahaan penyalurnya punya izin resmi. Kedua, cocokkan jenis visa dengan jenis pekerjaan yang akan dijalani. Visa wisata untuk bekerja selalu jadi tanda bahaya.
Polisi juga mengingatkan bahwa penyaluran ART ke luar negeri punya jalur resmi. Jalur itu mencakup pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan dokumen kerja yang diterbitkan sesuai aturan. Jalur di luar itu masuk ranah pidana.
Untuk sementara, E dan NS mendekam di tahanan Polres Bogor. Penyidik masih mendalami siapa saja pihak yang membantu pemberangkatan tujuh korban, sekaligus mengurus pemulangan mereka yang kini masih berada di luar negeri.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah