Sabtu, 21 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Kejagung: UU Perampasan Aset Bisa Kejar Harta Buron Riza Chalid

Kejagung
Kejagung

JAKARTA — Kejaksaan Agung menyebut Undang-Undang Perampasan Aset bisa dipakai mengejar harta para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri. Salah satu yang disorot: pengusaha minyak Muhamad Riza Chalid dan mantan staf khusus Menteri Pendidikan Jurist Tan.

Keduanya masih berstatus buron. Riza Chalid adalah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang. Jurist Tan tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

“Kita menyambut baik dengan adanya terbentuknya dan telah disahkan UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakkan hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan itu keluar dua hari setelah DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). RUU itu tertahan 18 tahun sebelum akhirnya lolos.

Buron di luar negeri jadi sasaran

Menurut Anang, aturan anyar ini penting untuk memulihkan kerugian negara, bukan hanya memidanakan orangnya. Penegak hukum, katanya, bisa mengupayakan pemulihan aset meski pelakunya tidak tertangkap.

“Dan dapat ini memitigasi kerugian yang lebih besar, tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi mengejar aset apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana melarikan diri baik di dalam negeri ataupun berada di LN (luar negeri),” ujar Anang.

Ia menyinggung nama Muhamad Riza Chalid, Jurist Tan, dan AK sebagai contoh pelaku yang berada di luar negeri. Penyebutan AK tidak dijelaskan lebih rinci dalam pernyataan tersebut.

Bagi Kejagung, UU ini melengkapi alat yang selama ini dianggap pincang. Selama pelaku kabur, proses pidana tersendat, sementara harta hasil kejahatan berpotensi berpindah tangan atau dinikmati di luar yurisdiksi Indonesia.

Riza Chalid sendiri sudah masuk daftar pencarian orang. Ia ditetapkan tersangka dalam kasus yang menyangkut tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang. Jurist Tan menyusul, dengan status buron dalam perkara pengadaan Chromebook.

18 tahun tertahan di DPR

Pengesahan UU Perampasan Aset terjadi di Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat dan mengetuk palu tanda disetujui.

Halaman:12Semua Halaman

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →