JAKARTA — Kejaksaan Agung menyebut Undang-Undang Perampasan Aset bisa dipakai mengejar harta para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri. Salah satu yang disorot: pengusaha minyak Muhamad Riza Chalid dan mantan staf khusus Menteri Pendidikan Jurist Tan.
Keduanya masih berstatus buron. Riza Chalid adalah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang. Jurist Tan tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.
“Kita menyambut baik dengan adanya terbentuknya dan telah disahkan UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakkan hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan itu keluar dua hari setelah DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). RUU itu tertahan 18 tahun sebelum akhirnya lolos.
Buron di luar negeri jadi sasaran
Menurut Anang, aturan anyar ini penting untuk memulihkan kerugian negara, bukan hanya memidanakan orangnya. Penegak hukum, katanya, bisa mengupayakan pemulihan aset meski pelakunya tidak tertangkap.
“Dan dapat ini memitigasi kerugian yang lebih besar, tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi mengejar aset apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana melarikan diri baik di dalam negeri ataupun berada di LN (luar negeri),” ujar Anang.
Ia menyinggung nama Muhamad Riza Chalid, Jurist Tan, dan AK sebagai contoh pelaku yang berada di luar negeri. Penyebutan AK tidak dijelaskan lebih rinci dalam pernyataan tersebut.
Bagi Kejagung, UU ini melengkapi alat yang selama ini dianggap pincang. Selama pelaku kabur, proses pidana tersendat, sementara harta hasil kejahatan berpotensi berpindah tangan atau dinikmati di luar yurisdiksi Indonesia.
Riza Chalid sendiri sudah masuk daftar pencarian orang. Ia ditetapkan tersangka dalam kasus yang menyangkut tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang. Jurist Tan menyusul, dengan status buron dalam perkara pengadaan Chromebook.
18 tahun tertahan di DPR
Pengesahan UU Perampasan Aset terjadi di Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat dan mengetuk palu tanda disetujui.
Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Puan lalu meminta persetujuan anggota dewan.
“Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,” kata Puan.
Puan menegaskan pengesahan itu bukan karena tekanan pihak tertentu. Ia menyebut pembahasan sudah melalui tahapan panjang, termasuk 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
DPR juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan kunjungan ke 46 daerah pemilihan untuk menjaring masukan. Langkah itu disebut sebagai bagian dari partisipasi publik bermakna.
Menurut Puan, pembahasan mencakup penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar aturan baru tidak tumpang tindih dengan KUHAP dan KUHP. Ia berharap UU ini memberi manfaat bagi bangsa dan negara sesuai tujuan pembentukannya.
Taruhan bagi publik
Yang dipertaruhkan dari UU ini sederhana: uang rakyat. Dalam kasus korupsi, kerugian negara sering sudah menguap sebelum pelaku diadili. Bila pelaku kabur, negara hanya punya putusan di atas kertas tanpa uang kembali ke kas.
Perampasan aset memungkinkan negara menyita harta yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk yang berada di luar negeri, lewat kerja sama antarnegara. Bagi publik, ini jalur agar fasilitas publik yang mestinya dibiayai tidak terus bolong.
Namun implementasinya belum sepenuhnya teruji. UU ini baru berlaku, sementara Riza Chalid dan Jurist Tan masih buron. Pertanyaannya kini bergeser ke teknis: secepat apa penyidik bisa membekukan dan merampas aset mereka.
Anang tidak merinci aset mana yang akan dibidik lebih dulu. Ia hanya menekankan bahwa UU Perampasan Aset memperkuat penegakan hukum sekaligus menutup celah pelaku menikmati hasil kejahatan dari luar negeri.
“Tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi mengejar aset,” kata Anang.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah