Sabtu, 21 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Cakra Adi Negara Ditangkap, Tak Ditahan tapi Wajib Lapor

Cakra Adi Negara Ditangkap, Tak Ditahan tapi Wajib Lapor
Cakra Adi Negara Ditangkap, Tak Ditahan tapi Wajib Lapor

JAKARTA — Mantan kader PSI, Cakra Adi Negara, ditangkap Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.20 WIB. Namun ia tidak ditahan. Penyidik memulangkannya pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 02.10 WIB dengan status wajib lapor.

Penangkapan itu terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah lewat akun Facebook Cakra Adi Negara (Chakz). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memastikan pemeriksaan awal sudah tuntas sebelum pria berinisial CAN itu dibebaskan.

“Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan awal, terhadap CAN tidak dilakukan penahanan,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Siapa yang melaporkan dan apa yang dipersoalkan

Laporan datang dari Dani Eko Wiyono pada 3 November 2026. Dani mempersoalkan unggahan Cakra pada 21 Oktober 2026. Dalam unggahan itu, Cakra memuat sejumlah narasi yang antara lain mengaitkan DW dengan persoalan dana terkait Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Ditressiber Polda Metro Jaya lalu menindaklanjuti laporan tersebut lewat penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian sesuai prosedur hukum. Rangkaian proses itu berujung pada penangkapan Cakra dini hari di Jumat pekan lalu.

Saat diperiksa, Cakra mengakui bahwa dirinya pemilik akun Facebook tersebut. Penyidik lantas mengenakan kewajiban lapor secara berkala.

“Penyidik mengenakan wajib lapor secara berkala dan yang bersangkutan dipulangkan pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 02.10 WIB setelah pemeriksaan awal dan administrasi penyidikan selesai,” tutur Budi.

Proses penyidikan tetap berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, kasus ini belum berhenti meski Cakra sudah pulang ke rumah.

Polda bantah kaitan dengan tokoh politik

Budi juga membantah kasus ini berkaitan dengan tokoh politik, termasuk Ahmad Sumi Dasco, seperti yang beredar viral di ruang publik.

“Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan dilakukan berdasarkan fakta serta bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan perkara tidak memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik sebagaimana isu yang berkembang terhadap sosok Pak Sufmi Dasco.

Bantahan itu penting karena narasi yang beredar sempat menyeret nama tokoh politik besar. Polda menegaskan bahwa dasar penanganan murni laporan warga dan bukti penyidikan.

PSI Kota Bekasi: Cakra sudah keluar sejak 2020

PSI Kota Bekasi ikut bersuara menyusul penangkapan itu. Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, menegaskan Cakra bukan lagi bagian dari keanggotaan partai sejak September 2020.

Menurut Tanti, Cakra sebelumnya pernah mendapat mandat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPC PSI Bekasi Selatan periode 2019-2020. Mandat itu hanya berlangsung enam bulan.

“Mandat berlangsung enam bulan karena yang bersangkutan tidak lagi sejalan dengan sikap dan garis perjuangan partai. Bersamaan dengan itu, ada keputusan mengeluarkannya dari keanggotaan PSI,” kata Tanti dalam keterangan, Sabtu (21/11/2026).

Sejak keputusan pemberhentian pada September 2020, kata Tanti, seluruh pernyataan maupun tindakan Cakra tidak lagi berkaitan dengan institusi partai. Hal itu menjadi tanggung jawab pribadinya.

Dampak bagi warganet dan pelapor

Kasus ini memberi gambaran konkret soal risiko unggahan di media sosial. Sebuah postingan pada 21 Oktober 2026 berujung laporan pidana pada 3 November, lalu penangkapan pada 20 November. Jaraknya kurang dari sebulan sejak laporan diterima.

Bagi pembaca yang aktif di Facebook atau platform lain, wajib lapor adalah status hukum yang mengikat. Cakra tidak ditahan, tetapi ia harus datang melapor secara berkala ke penyidik. Status itu membatasi gerak dan menandai bahwa kasusnya masih berjalan.

Bagi pelapor, langkah Polda menunjukkan laporan pencemaran nama baik bisa diproses cepat bila disertai bukti unggahan yang jelas. Namun Polda juga menekankan bahwa penanganan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti, bukan karena tekanan pihak tertentu.

Yang perlu dicatat, unsur pencemaran nama baik dan fitnah bergantung pada isi unggahan serta dampaknya bagi korban. Dalam kasus ini, unggahan Cakra antara lain mengaitkan DW dengan persoalan dana AMPB.

Status wajib lapor juga bukan hukuman final. Penyidik masih akan melengkapi berkas dan menentukan langkah berikutnya. Publik menunggu apakah berkas perkara naik ke tahap penuntutan atau berhenti di penyidikan.

“Penyidik mengenakan wajib lapor secara berkala,” kata Kombes Budi Hermanto, seraya memastikan proses penyidikan berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →