JAKARTA — Batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 jatuh pada Sabtu (21/11). Sampai tenggat itu, baru 12 provinsi yang menetapkan besaran UMP 2027, sementara provinsi lain masih menunggu.
DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka itu naik Rp407.065 atau 7,1% dibanding UMP 2026 yang senilai Rp5.729.876.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut kenaikan tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ia telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP 2027 pada Jumat (20/11).
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (20/11).
Pembahasan UMP Jakarta berlangsung tiga hari. Meski begitu, hasilnya rampung lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.
Bali naik 42 persen
Provinsi dengan lonjakan paling mencolok adalah Bali. UMP Bali 2027 ditetapkan naik 42% dari tahun sebelumnya, menjadikannya kenaikan tertinggi di antara provinsi yang sudah mengumumkan.
Kenaikan sebesar itu membuat Bali melompat jauh di atas rata-rata provinsi lain yang berkisar 5–9%. Angka pastinya tertuang dalam keputusan gubernur setempat yang ditetapkan menjelang tenggat 21 November.
Di Jawa bagian barat, Banten menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70 atau naik 8,77%. Kenaikannya Rp271.947 dibanding tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77% atau Rp271.947,” ujar Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Sabtu (21/11).
Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026. Andra menyebut penetapan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja beserta keluarga.
Pemprov Banten juga memperhitungkan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan pengupahan tetap selaras dengan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sumatera dan Lampung
Sumatera Selatan menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.210.059, naik Rp267.096 atau 6,77%. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penetapan itu lewat Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026.
“Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Kenaikannya Rp267.096 dibanding tahun sebelumnya. Ini 6,77 persen,” katanya.
Herman menjelaskan, keputusan diambil lewat rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel pada 18 November 2026 dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Acuannya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Sementara Sumatera Utara memutuskan UMP 2027 sebesar Rp3.410.000, naik Rp181.001 dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.949. Perhitungannya memakai formula inflasi 2,71% ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79% dengan faktor alfa 0,6045, sehingga diperoleh kenaikan 5,61%.
“Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Gubernur Sumut Bobby Nasution di Medan, Jumat (20/11).
Lampung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.285.152,48, meningkat sekitar 7,79% dari tahun sebelumnya. Gubernur Lampung menyatakan penetapan itu hasil rapat Dewan Pengupahan selama dua hari.
Dasar hitungan dan tenggat berikutnya
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut tenggat 21 November hanya untuk UMP. Lima hari setelahnya menjadi batas penetapan upah minimum sektoral provinsi.
“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi,” ujarnya, Sabtu (21/11).
Batas penetapan upah minimum kota/kabupaten jatuh pada 25 November, ditambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten. Kemenaker bersama Kementerian Dalam Negeri telah bersosialisasi dan berkoordinasi dengan para kepala daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas.
Pemerintah pusat juga mengirim surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai panduan daerah. Pedoman itu termaktub dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, tindak lanjut berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah punya UMP atau UMK 2026, pemerintah memakai formula penyesuaian upah minimum mengacu PP Nomor 49 Tahun 2025, perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dasar hitungnya juga memakai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026, yaitu standar biaya hidup layak pekerja yang dihitung BPS dengan metodologi akademis.
Yassierli menyatakan penggunaan data KHL untuk memastikan upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya.
Bagi pekerja, penetapan ini menentukan besaran gaji pokok terendah yang harus dibayar perusahaan mulai awal tahun depan. Provinsi yang belum menetapkan UMP masih punya ruang hingga tenggat, tetapi keterlambatan bisa membuat kepastian penghasilan pekerja di daerah itu tertunda.
Sejumlah provinsi lain yang belum mengumumkan angka final masih menunggu keputusan gubernur masing-masing, dengan pengumuman diperkirakan menyusul sebelum tenggat kota/kabupaten pada 25 November.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah