JAKARTA — Pertamina menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan dua bank Himbara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI). Penandatanganan bertajuk Strategic Partnership on Sustainable Initiatives itu berlangsung dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (10/11).
Kerja sama ini mengikat sektor energi dan perbankan dalam satu agenda: memasukkan prinsip keberlanjutan ke jantung keputusan bisnis. Bagi pembaca, arahnya menyangkut bagaimana pembiayaan proyek hijau dan perdagangan karbon bakal ditata di dalam negeri.
Pertamina diwakili Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Agung Wicaksono. Mandiri diwakili SEVP Corporate Banking I Eny Kurniasih M. Mukarromah. BNI diwakili Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar.
Isi kerja sama dengan Mandiri dan BNI
Dengan Bank Mandiri, Pertamina menjajaki potensi pembiayaan berkelanjutan dan perdagangan karbon. Dengan BNI, cakupannya lebih luas: pengembangan inisiatif keberlanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan mitra strategis lewat program ESG Advisory.
Ada pula sejumlah kolaborasi lain yang mendukung pencapaian target keberlanjutan para pihak. MoU ini menandai bahwa bank pelat merah tak melulu diposisikan sebagai pemberi kredit biasa, melainkan juga mitra transisi energi.
Agung menyebut kolaborasi energi dan keuangan makin menentukan hasil akhir transformasi bisnis.
“Keberlanjutan dan aspek finansial tidak dapat dipisahkan. Transisi energi membutuhkan kapabilitas yang kuat, prioritas yang jelas, serta keputusan investasi yang tepat,” ujar Agung, seperti dikutip dari pernyataan resmi Pertamina.
Lewat kerja sama ini, kata Agung, Pertamina dan bank Himbara bisa memperkuat integrasi aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan.
Kenapa langkah ini penting
Penandatanganan itu menjadi bagian dari komitmen Pertamina memperkuat fondasi transformasi berkelanjutan. Tekanannya terasa di tengah dinamika transisi energi global dan naiknya tuntutan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG.
Bagi industri dalam negeri, sinyalnya jelas: proyek yang lolos pendanaan ke depan kian dituntut punya lapisan ESG yang rapi. Perusahaan yang belum menyiapkan laporan keberlanjutan bisa tertinggal saat bank menimbang risiko.
Pertamina juga menyiapkan organisasi menghadapi standar pelaporan keberlanjutan global. Perusahaan menerapkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), yang mencakup Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2.
Kedua standar itu berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Artinya, tenggatnya kurang dari dua tahun lagi bagi emiten dan perusahaan besar untuk membenahi cara mereka melaporkan dampak lingkungan dan sosial.
Perdagangan karbon yang dijajaki bersama Mandiri membuka peluang lain. Bila skema itu matang, unit karbon dari proyek energi bisa menjadi instrumen yang diperdagangkan, dengan bank berperan di sisi pembiayaan dan pendampingan.
Di sisi BNI, program ESG Advisory menyasar penguatan mitra strategis. Ini menyentuh rantai pasok Pertamina, dari pemasok hingga usaha kecil yang menggantungkan hidup pada kontrak korporasi.
Kolaborasi itu juga menyangkut kapasitas SDM. Peningkatan kemampuan karyawan dalam membaca risiko ESG menjadi prasyarat bila standar pelaporan baru benar-benar diberlakukan.
Langkah berikutnya adalah penjajakan teknis: seberapa cepat skema pembiayaan hijau dan perdagangan karbon bisa berjalan, serta bagaimana kedua bank memetakan proyek Pertamina yang layak dibiayai di bawah payung keberlanjutan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah