JAKARTA — Polda Metro Jaya menangkap Cakra Adi Negara, mantan kader PSI yang dikenal lewat akun Facebook Cakra Adi Negara (Chakz). Penangkapan itu berawal dari laporan polisi pada 3 November 2026 soal dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut penyidik masih memeriksa Cakra di Direktorat Siber.
“Info awal membenarkan bahwa ada satu orang diamankan dengan inisial CAD. Saat sekarang masih proses pemeriksaan, permintaan keterangan di Direktorat Siber,” kata Budi, Sabtu (21/11/2026).
Dituding menggelapkan dana Rp1,3 miliar
Pelapor dalam perkara ini adalah Dani Eko Wiyono, Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI). Dani juga kerap mendampingi pergerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Dani membenarkan dirinya membuat laporan dan mengirimkan foto Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) tertanggal 3 November 2026. Laporan itu merujuk Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan/atau Pasal 434 KUHP.
Pemicunya unggahan akun Cakra di Facebook. Akun itu menuding AMPB menerima dana Rp500 juta yang dititipkan lewat Dani, plus dana Rp800 juta dari Bank Mandiri.
Dalam uraian laporan, Dani merasa dirugikan karena unggahan itu menuduh dia menggelapkan dana AMPB. Salah satu kalimatnya berbunyi, “usut demi usut, dugaannya uang itu diserahkan kepada Dani untuk kemudian diberikan kepada AMPB, namun Dani tidak menyerahkan dan menghilang begitu saja”.
Dani menilai tuduhan itu tidak pernah terjadi. Karena itu dia memilih jalur hukum, bukan membalas lewat unggahan.
PSI: Cakra sudah keluar sejak 2020
PSI Kota Bekasi ikut bersuara. Ketua DPD PSI Kota Bekasi Tanti Herawati menegaskan Cakra bukan lagi bagian dari keanggotaan partai sejak September 2020.
Cakra sebelumnya pernah mendapat mandat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPC PSI Bekasi Selatan periode 2019-2020. Mandat itu hanya bertahan enam bulan.
“Mandat berlangsung enam bulan karena yang bersangkutan tidak lagi sejalan dengan sikap dan garis perjuangan partai. Bersamaan dengan itu, ada keputusan mengeluarkannya dari keanggotaan PSI,” kata Tanti dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Tanti, sejak keputusan pemberhentian itu, semua pernyataan dan tindakan Cakra tak lagi berkaitan dengan institusi partai. Tanggung jawabnya kini melekat secara pribadi.
Penegasan itu penting karena nama PSI langsung menempel pada kasus ini. Publik cenderung mengaitkan akun yang menyerang balik dengan partai asal pemiliknya, meski status keanggotaannya sudah berakhir enam tahun lalu.
Dampak bagi pelapor dan pola serangan di medsos
Bagi Dani dan warga Pati yang tergabung dalam AMPB, kasus ini menentukan nama baik mereka. Tudingan korupsi dana bantuan menyebar lebih cepat daripada koreksi. Sekali diunggah, cap “penggelap dana” bisa menempel lama di grup WhatsApp kampung, arisan, sampai obrolan warung.
Bagi pembaca umum, perkara ini memperlihatkan taruhan nyata saat berselisih di Facebook. Tudingan berisi angka besar seperti Rp500 juta dan Rp800 juta mudah jadi viral, tetapi bisa berujung pidana bila tak bisa dibuktikan.
Polisi memakai pasal pencemaran nama baik dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, yang menggantikan sebagian ketentuan lama di KUHP. Pasal 433 dan 434 mengatur pidana bagi yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain lewat tulisan maupun lisan.
Yang perlu dicatat, kasus ini bukan soal pendapat politik. Intinya tuduhan penggelapan uang yang menurut pelapor tidak berdasar.
Penyidik dalami isi akun
Budi belum merinci barang bukti yang disita atau apakah Cakra ditahan. Ia hanya menyebut yang bersangkutan masih menjalani permintaan keterangan di Direktorat Siber Polda Metro Jaya.
Dari sisi pelapor, langkah hukum sudah ditempuh sejak awal November. Kini bola ada di penyidik: memilah mana kritik, mana tuduhan, dan mana fitnah.
“Saat sekarang masih proses pemeriksaan, permintaan keterangan di Direktorat Siber,” ujar Budi Hermanto.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah