PALU — Dari sekitar 44.158 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Palu, baru 5.151 yang memiliki sertifikat halal hingga September 2026. Artinya, lebih dari 39.000 pelaku usaha belum memenuhi legalitas itu, dan pemerintah kota kini menjadikan inkubator bisnis sebagai jalan pendampingannya.
Program inkubator bisnis berbasis digital disebut Pemkot Palu sebagai bentuk pendampingan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Bukan hanya soal promosi produk, tapi juga peningkatan kapasitas dan pengurusan legalitas usaha.
“UMKM salah satu penggerak ekonomi masyarakat dan daerah, sehingga kami memprioritaskan mereka dari sisi promosi produk unggulan, peningkatan kapasitas, maupun legalitas usaha supaya bisa naik kelas,” kata Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo dalam pameran UMKM pada HUT ke-14 Ikatan Alumni SMA 2 (Ikasamada) Palu, Sabtu.
Sektor kuliner mendominasi
Dari total pelaku usaha itu, kuliner jadi bidang usaha terbanyak dengan sekitar 13.039 unit. Angka tersebut menjelaskan mengapa urusan sertifikasi halal begitu mendesak: hampir sepertiga UMKM Palu bergerak di makanan dan minuman.
Bagi konsumen, sertifikat halal bukan sekadar label. Ia menentukan apakah produk layak dijual ke pasar yang lebih luas, masuk ritel modern, atau dipercaya pembeli luar daerah. Tanpa sertifikat, pelaku usaha kecil cenderung tertahan di pasar lokal.
Karena itu, Irmayanti menegaskan pendampingan dijalankan terpadu lewat inkubator bisnis. Tujuannya agar pelaku usaha bisa mandiri. “Proses pendampingan dilakukan secara terpadu melalui program inkubator bisnis supaya pelaku usaha bisa mandiri,” ujarnya.
Selain penguatan produk dan akses sumber daya, Pemkot Palu menyiapkan fasilitas tempat usaha di ruang publik kota. Salah satunya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan Vatulemo di kompleks Balai Kota Palu yang dijadikan pusat UMKM.
Bertahan lewat gempa dan pandemi
Irmayanti menempatkan UMKM sebagai sektor yang sudah terbukti tahan banting. Ia merujuk pada dua guncangan besar yang pernah menerjang kota: gempa dan tsunami 2018 serta pandemi COVID-19.
“UMKM adalah sektor yang sudah terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi darurat. Mulai dari dampak gempa dan tsunami 2018, hingga COVID-19 mereka mampu berdiri dan tumbuh. Maka tidak ada alasan bagi pemerintah daerah membuka ruang bagi mereka untuk meningkatkan kualitas produk supaya tetap mampu bersaing di pasar,” tuturnya.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah