Sabtu, 21 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

JK di PKS: Politisi Berpikir 5 Tahun, Negarawan Satu Generasi

JK di PKS
JK di PKS

JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengingatkan para politisi agar tidak terjebak dalam hitungan lima tahunan. Menurut JK, pemimpin semestinya berpikir sebagai negarawan dan memikirkan arah pembangunan Indonesia untuk satu generasi. Ia menyampaikan pesan itu saat berbicara dalam agenda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Bagi JK, boleh saja politisi berpikir pendek karena ada pemilihan. Tapi arah bangsa jangan ikut dipendekkan.

Politik lima tahun, bangsa satu generasi

Pernyataan itu keluar dari pembedaannya sendiri soal cara berpikir. JK menyebut birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi, katanya, berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi.

“Tetapi negarawan berpikir tentang satu generasi,” kata JK seperti dikutip dari pidatonya.

Dari situ JK mengajak kader dan pemimpin partai politik memikirkan arah pembangunan Indonesia jangka panjang. Ia tidak menampik bahwa setiap partai punya pandangan dan pendekatan berbeda. Namun ia menegaskan semua kekuatan politik sesungguhnya berbagi tujuan yang sama, yakni masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Saya ajak kita semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana,” ujarnya.

Menurut JK, perbedaan cara berpikir tidak perlu dihapus. Justru di titik itulah persatuan bisa ditemukan. “Sebagai politisi tentu kita berbeda. Tetapi apa pun perbedaan cara berpikir, tujuan kita sama. Di situlah tempat kita bersatu,” katanya.

Tiga faktor di luar kendali pemerintah

Pesan JK datang saat Indonesia menghadapi sejumlah tekanan sekaligus. Ia menyebut perlambatan ekonomi dan konflik geopolitik global, ditambah bencana alam serta persoalan tata kelola pemerintahan, sebagai tantangan yang nyata.

JK menjabarkan kondisi ekonomi dan pembangunan nasional dipengaruhi tiga faktor utama: situasi geopolitik dunia, bencana alam, dan kebijakan pemerintah. Konflik bersenjata di berbagai kawasan, misalnya, bisa mengganggu perdagangan internasional dan ekspor. Ujungnya menekan stabilitas ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, kekeringan dan perubahan iklim berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Sektor pertanian dan ekonomi rakyat paling cepat merasakannya.

Karena itu JK mengingatkan agar pemerintah tidak selalu dijadikan satu-satunya kambing hitam saat krisis datang. Ada dua hal yang berada di luar kendali pemerintah.

“Jadi, kalau ada krisis, bukan hanya karena pemerintah. Ada dua hal yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu faktor geopolitik dunia dan faktor bencana,” kata JK.

Masa depan bergantung kualitas pemimpin

JK menilai masa depan Indonesia bergantung pada kualitas kepemimpinan, integritas penyelenggara negara, serta kemampuan bangsa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga hal itu ia letakkan sejajar dengan urusan politik harian.

Ajakan JK ini menyentuh langsung cara partai politik menyusun janji dan program. Selama ini agenda politik mudah dikunci pada siklus pemilu, mulai dari bantuan sosial sampai proyek yang selesai saat jabatan berakhir. Jika logika lima tahunan tetap dipakai, kebijakan jangka panjang seperti pendidikan, energi, dan penguasaan teknologi rawan ditinggalkan begitu pemerintahan berganti.

Bagi pembaca, terutama pemilih muda yang baru pertama kali mengikuti pemilu, peringatan JK menjadi semacam ukuran sederhana. Partai yang serius bisa dilihat dari kesediaannya menjelaskan rencana lintas generasi, bukan hanya program yang habis saat kampanye selesai.

JK berharap seluruh kekuatan politik ikut membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Syaratnya satu: mendahulukan kepentingan bangsa.

“Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana,” katanya, mengulang ajakan yang ia sampaikan di hadapan kader PKS.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →