JAKARTA — Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla meminta para politisi dan pemimpin bangsa berhenti berpikir sempit soal elektoral. Ia ingin mereka berpikir sebagai negarawan yang menyiapkan masa depan satu generasi.
Permintaan itu datang saat JK berbicara di agenda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Sabtu (21/11). Ia menyoroti cara berpikir yang berbeda antara birokrat, politisi, dan negarawan.
Menurut JK, birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Sementara negarawan, kata dia, berpikir tentang satu generasi.
“Kalau birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Tetapi negarawan berpikir tentang satu generasi,” ujar JK.
Ajakan untuk kader dan pimpinan partai
JK tidak hanya bicara ke satu partai. Ia mengajak seluruh kader dan pemimpin partai politik tidak berorientasi pada kepentingan elektoral saja.
Mereka juga diminta memikirkan arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang. Bagi JK, keputusan politik hari ini menentukan bagaimana anak-anak Indonesia hidup dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan.
“Saya ajak kita semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana,” ujarnya.
Meski setiap partai punya pandangan dan pendekatan berbeda, JK menilai seluruh kekuatan politik sebenarnya punya tujuan sama. Yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
“Sebagai politisi tentu kita berbeda. Tetapi apa pun perbedaan cara berpikir, tujuan kita sama. Di situlah tempat kita bersatu,” kata JK.
Tiga faktor yang menentukan kondisi bangsa
JK menegaskan Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan sekaligus. Ada perlambatan ekonomi, konflik geopolitik global, bencana alam, sampai persoalan tata kelola pemerintahan.
Ia menyebut kondisi ekonomi dan pembangunan nasional dipengaruhi tiga faktor utama. Yaitu situasi geopolitik dunia, bencana alam, dan kebijakan pemerintah.
Konflik bersenjata di berbagai kawasan dunia, menurut JK, berdampak pada perdagangan internasional. Ekspor ikut terganggu, dan stabilitas ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia ikut tertekan.
Tekanan lain datang dari kekeringan dan perubahan iklim. Fenomena ini memukul kehidupan masyarakat, terutama sektor pertanian dan kegiatan ekonomi rakyat.
“Jadi, kalau ada krisis, bukan hanya karena pemerintah. Ada dua hal yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu faktor geopolitik dunia dan faktor bencana,” kata JK.
Dari situ ia menarik kesimpulan yang cukup tegas. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan, integritas penyelenggara negara, serta kemampuan bangsa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dampak bagi arah pembangunan
Bagi masyarakat, ajakan JK ini bukan sekadar retorika di panggung partai. Pola pikir lima tahunan berisiko membuat kebijakan berhenti di tengah jalan setiap kali pemerintahan berganti.
Program yang butuh sepuluh sampai dua puluh tahun, seperti pendidikan, riset, dan penguasaan teknologi, paling mudah dikorbankan. Soalnya, hasilnya tidak terlihat dalam satu periode jabatan.
Jika politisi mulai berpikir satu generasi, sambung JK, prioritas anggaran bisa bergeser. Bukan lagi proyek yang cepat mendatangkan suara, melainkan fondasi pembangunan yang hasilnya baru terasa belakangan.
JK berharap seluruh kekuatan politik ikut membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Caranya dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik jangka pendek.
Ia pun menutup dengan pesan yang sederhana, bahwa perbedaan cara berpikir antarpartai seharusnya tidak memutus tujuan bersama.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah