JAKARTA — Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan kendaraan angkutan logistik lewat sistem Electronic Traffic Law Enforcement HUB (ETLE Hub), sebuah sistem pemantauan lalu lintas berbasis kamera dan data kendaraan. Penguatan ini untuk mencegah pelanggaran muatan berlebih selama angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Pengawasan tidak hanya lewat kamera. Kemenhub juga tetap mengerahkan pemeriksaan langsung di lapangan saat operasi Natal dan Tahun Baru berlangsung.
“Kemenhub tidak hanya akan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan saat operasi Natal dan Tahun Baru, tetapi juga memperkuat pengawasan kendaraan angkutan logistik melalui sistem ETLE Hub,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Sabtu.
Menurut Aan, langkah itu diambil untuk mencegah kendaraan angkutan barang membawa kapasitas berlebih. Muatan berlebih berpotensi memicu kecelakaan selama periode perjalanan libur akhir tahun.
Uji coba di 51 titik sejak Agustus
Kemenhub mencatat uji coba ETLE Hub sudah berjalan di 51 titik sejak 10 Agustus hingga akhir Oktober 2026. Dari uji coba itu, Kemenhub menindaklanjuti temuan dengan peringatan dan sosialisasi.
“Kami tindaklanjuti dengan peringatan dan sosialisasi sebelum penerapan penegakan hukum zero ODOL pada 1 Januari 2027,” kata Aan.
Zero ODOL adalah penegakan hukum tanpa toleransi terhadap kendaraan yang kelebihan muatan (over dimension dan over loading). Artinya, mulai 1 Januari 2027, truk yang melanggar tidak lagi hanya mendapat imbauan, tetapi ditindak sesuai aturan.
Bagi pelaku usaha logistik, tenggat itu jadi peringatan konkret. Truk yang selama ini beroperasi melebihi kapasitas harus menyesuaikan diri sebelum akhir tahun, atau berisiko terkena penindakan saat penegakan hukum penuh dimulai.
Perusahaan diminta periksa mandiri
Aan mengimbau perusahaan angkutan melakukan pemeriksaan mandiri. Pemeriksaan itu mencakup kondisi kendaraan serta kesiapan pengemudi sebelum beroperasi. Menurut dia, langkah tersebut membantu mewujudkan keselamatan perjalanan.
Ke depan, Ditjen Perhubungan Darat akan memperkuat PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMK PAU). Aturan ini mendorong kompetensi penyusun Dokumen SMK PAU di jajaran direksi perusahaan angkutan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah