JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik dan mengukuhkan 17 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada 5 Oktober 2026 di Auditorium Cakti Budhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta. Penataan ini dilakukan untuk menuntaskan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sekaligus menyiapkan pelaksanaan APBN 2027.
Dari 17 pejabat tersebut, sebanyak 13 orang bertugas di DJP, satu orang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta tiga orang di Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pelantikan dilaksanakan secara hibrida sebagai bagian dari penyempurnaan organisasi berdasarkan PMK Nomor 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 117 Tahun 2025.
Daftar 13 pejabat DJP dan satu pejabat DJBC
Di lingkungan DJP, pejabat yang dikukuhkan meliputi Nurbaeti Munawaroh sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal, Rosmauli sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I, Heri Kuswanto sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II, Irawan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penilaian, Samingun sebagai Direktur Penegakan Hukum, serta Lindawaty sebagai Direktur Pengawasan Perpajakan.
Selain itu, turut dikukuhkan Etty Rachmiyanthi sebagai Direktur Keberatan dan Banding, Eureka Putra sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Inge Diana Rismawanti sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Eddi Wahyudi sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan, Hantriono Joko Susilo sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dwi Astuti sebagai Direktur Perpajakan Internasional, serta Neilmaldrin Noor sebagai Direktur Intelijen Perpajakan.
Sementara di lingkungan DJBC, Sunaryo dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT.
Tiga pejabat Sekretariat KSSK dan amanat APBN
Untuk Sekretariat KSSK, tiga pejabat yang dilantik berasal dari lembaga anggota komite tersebut.
Mereka adalah Minar Iwan Setiawan dari Bank Indonesia sebagai Direktur Asesmen Perbankan dan Makroekonomi, Rudi Sulistyo dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank, serta Haghia Sophia Lubis dari Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Hukum.
Dalam arahannya, Suahasil meminta seluruh jajaran melakukan konsolidasi di pusat dan daerah agar target penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga mengingatkan bahwa sumpah jabatan merupakan amanah pelayanan publik untuk mendukung pembangunan nasional yang lebih baik.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah