Sabtu, 21 November 2026 WIB
EKONOMI

Pertamina Gandeng Mandiri & BNI di COP31, Incar Dagang Karbon

Pertamina Gandeng Mandiri & BNI di COP31, Incar Dagang Karbon
Pertamina Gandeng Mandiri & BNI di COP31, Incar Dagang Karbon

ANTALYA — Pertamina meneken nota kesepahaman dengan dua bank pelat merah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (10/11). Kerja sama bertajuk Strategic Partnership on Sustainable Initiatives itu membuka peluang pembiayaan berkelanjutan hingga perdagangan karbon.

Penandatanganan dilakukan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono, SEVP Corporate Banking I Bank Mandiri Eny Kurniasih M. Mukarromah, dan Wakil Direktur Utama Bank BNI Alexandra Askandar.

Bagi Pertamina, ini bukan sekadar seremoni. Perusahaan energi milik negara itu sedang menyiapkan diri menghadapi standar pelaporan keberlanjutan global yang berlaku efektif untuk periode laporan tahunan mulai 1 Januari 2027.

Dagang karbon hingga ESG Advisory

Ada beberapa peluang yang bakal dijajaki Pertamina bersama kedua bank Himbara tersebut. Bersama Bank Mandiri, Pertamina mendalami potensi pembiayaan berkelanjutan dan perdagangan karbon.

Sementara dengan Bank BNI, cakupannya lebih luas. Keduanya akan menggarap pengembangan inisiatif keberlanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan mitra strategis lewat program ESG Advisory. Kolaborasi lain yang mendukung target keberlanjutan juga masuk daftar.

ESG sendiri merujuk pada praktik bisnis yang bertanggung jawab dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bagi emiten dan BUMN, pemenuhan aspek ini kian menentukan akses pendanaan.

Alasan Pertamina Pacu Kolaborasi

Agung Wicaksono menyebut sektor energi dan keuangan tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, keberlanjutan dan aspek finansial adalah satu paket.

“Keberlanjutan dan aspek finansial tidak dapat dipisahkan. Transisi energi membutuhkan kapabilitas yang kuat, prioritas yang jelas, serta keputusan investasi yang tepat,” ujarnya.

Lewat kerja sama ini, Pertamina dan bank Himbara disebut dapat memperkuat integrasi aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan.

Pertamina juga tengah bersiap menghadapi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK). Standar ini mencakup Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2, yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027.

Kedua standar itu menuntut perusahaan mengungkap risiko dan peluang keberlanjutan secara lebih rinci. Kerja sama dengan bank Himbara diyakini mendukung penguatan kapasitas internal lewat pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan soal identifikasi, pengelolaan, serta pengungkapan risiko dan peluang tersebut.

Dampak ke Perencanaan Bisnis

Melalui pendekatan ini, Pertamina berupaya memperkuat keterkaitan antara agenda keberlanjutan dan perencanaan bisnis. Pengelolaan investasi hingga penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingan juga jadi sasaran.

Bagi publik, arah ini berdampak pada cara BUMN mengelola uang dan risiko. Standar pelaporan yang lebih ketat berarti investor dan kreditur bisa menilai kesiapan perusahaan menghadapi transisi energi dengan data yang lebih terbuka.

Hubungan Pertamina dengan perbankan pelat merah juga menentukan akses pendanaan untuk proyek-proyek transisi energi. Pembiayaan berkelanjutan dan perdagangan karbon, jika terealisasi, menjadi kanal yang membuat agenda lingkungan tidak berhenti di dokumen.

Agung menegaskan harapan perusahaan. “Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mengidentifikasi berbagai peluang yang memberikan manfaat terukur bagi perusahaan sekaligus mendukung target transisi energi Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan kerja sama ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan bisnis Pertamina, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan ekosistem keberlanjutan yang lebih luas di lingkungan BUMN.

Langkah berikutnya ada pada eksekusi: menerjemahkan nota kesepahaman menjadi skema pembiayaan, program peningkatan kapasitas, dan proyek konkret sebelum tenggat pelaporan SPK pada 2027.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair