CIREBON — Nelayan Cirebon kini bisa membeli solar bersubsidi lebih mudah setelah data nelayan terhubung dengan aplikasi Xstar milik BPH Migas. Di SPBUN 3845120, Kecamatan Citemu, Kabupaten Cirebon, sekitar 300 nelayan dari dua desa sudah terlayani. Volume penyalurannya mencapai sekitar 198 ribu liter per bulan.
Kemudahan itu dirasakan langsung oleh Sobali, nelayan berusia 57 tahun. Ia menyebut akses solar dengan harga terjangkau sangat membantu menekan biaya operasional melaut.
“Saya atas nama nelayan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu nelayan sehingga kami mudah membeli solar,” kata Sobali dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Nelayan lain, Rohman (56), mengaku merasakan hal serupa. Menurut dia, pemerintah benar-benar memberi kemudahan bagi nelayan untuk mendapatkan solar subsidi.
Data nelayan disambung ke Xstar
Integrasi basis data nelayan dengan aplikasi Xstar diresmikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, serta Pertamina Patra Niaga. Aplikasi Xstar adalah sistem pencatatan penyaluran BBM bersubsidi milik BPH Migas.
Tujuannya satu: agar solar bersubsidi tidak salah sasaran dan benar-benar sampai ke nelayan yang berhak.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faishol Nurofiq menjelaskan, integrasi data ini bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas data sekaligus meningkatkan pelayanan kepada nelayan. BBM, katanya, kebutuhan utama nelayan saat menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
“Upaya tersebut juga sejalan dengan prioritas nasional dalam mewujudkan swasembada pangan dan pengembangan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,” kata Hanif saat berada di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/11).
Hanif menambahkan, pemerintah perlu memastikan nelayan mendapat dukungan menyeluruh. Mulai dari BBM untuk melaut, sarana penanganan hasil tangkapan, hingga akses pemasaran yang secara tematik dikenal lewat Kampung Nelayan Merah Putih.
Ukuran keberhasilan: nelayan makin gampang beli BBM
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan, integrasi data menjadi langkah untuk meningkatkan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi. Koordinasi lintas sektor dan kualitas pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) juga perlu diperkuat.
“Ukuran keberhasilan kita adalah ketika nelayan semakin mudah memperoleh BBM. Ini penting agar manfaat program BBM bersubsidi benar-benar dirasakan oleh keluarga para nelayan yang memang berhak menerimanya,” ungkap Wahyudi.
SPBUN 3845120 di Kecamatan Citemu melayani nelayan dari Desa Bandengan dan Desa Citemu, Kecamatan Mundu. Jumlah penyaluran diperkirakan terus bertambah sejalan dengan jumlah nelayan dan frekuensi melaut tiap hari.
Wahyudi menyebut integrasi data ini bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Khusus di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, seluruh penyalur sudah memakai aplikasi Xstar. Program KKP seperti Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) pun bisa diintegrasikan untuk mendukung pelayanan BBM bersubsidi.
“Saat ini pemanfaatannya dilakukan pembaruan (upgrade) terhadap data teknis agar kelayakan kapal-kapal yang akan melaut setiap hari mendapatkan akses BBM subsidi untuk modal melaut para nelayan,” ucapnya.
Surat rekomendasi wajib asli
Dalam kesempatan itu, Wahyudi menunjukkan bahwa Surat Rekomendasi yang dibawa nelayan merupakan dokumen asli. Surat itu memuat nama pemilik, spesifikasi kapal, jam operasi setiap hari, serta akumulasi perhitungan kebutuhan BBM setiap bulan. Nomor SPBU tempat nelayan bisa membeli BBM bersubsidi juga tercantum di sana.
Ia mengingatkan nelayan agar memakai BBM bersubsidi sesuai peruntukan, membeli sesuai kebutuhan melaut, dan tidak menyimpannya terlalu lama demi keselamatan.
“Saya juga titip, karena BBM yang akan digunakan nelayan itu mengandung subsidi dari negara, agar tidak disalahgunakan dan jangan diperjualbelikan kembali,” tutupnya.
Kegiatan di Cirebon itu juga dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat Sumasna, Bupati Cirebon Imron, serta Wakil Direktur II Pertamina Patra Niaga Surya Tri Harto.
Bagi nelayan, yang paling menentukan dari semua ini ada di ujung nozzle: apakah solar bersubsidi benar-benar tersedia saat kapal hendak berangkat. Dengan data yang tersambung dan rekomendasi yang jelas, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi nelayan berhak yang pulang dengan tangki kosong. Ke depan, pembaruan data teknis kapal akan menentukan siapa yang bisa mengisi dan berapa banyak.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah