JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) meminta pemerintah memastikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap hasil budidaya ikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu disampaikan Ketua APCI Susilo Hartoko di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/11).
Menurut Susilo, kepastian penyerapan ini penting agar peningkatan produksi ikan lewat berbagai program pemerintah tidak berakhir jadi kelebihan pasokan. Tanpa pasar yang jelas, petani ikan berisiko menanggung kerugian.
“Karena dapur SPPG ini adalah milik pemerintah, maka kewajiban itu harus diturunkan melalui keputusan-keputusan pimpinan yang ada di institusi terkait,” ujar Susilo.
Ia menilai arahan soal penyerapan ikan mesti diteruskan sampai ke tingkat dapur, bukan berhenti di level kementerian. Sebab, dapur SPPG yang menjalankan pembelian bahan baku sehari-hari.
Bayangan overproduksi setelah 2029
Susilo memperkirakan program pengembangan budidaya ikan tematik bisa menambah produksi sekitar 1,2 juta ton per tahun setelah 2029. Saat ini, produksi budidaya ikan lele dan patin diperkirakan sekitar 1,4 juta ton.
Angka itu menunjukkan lonjakan besar bila program berjalan penuh. Karena itu, ia mengingatkan risiko overproduksi bila penyerapan tidak jalan sesuai rencana.
“Jangan sampai nanti pasca 2029 program ini tidak dijalankan, risikonya akan tinggi terjadi over-produksi,” ujar Susilo.
Bagi pembudidaya lele dan patin, ini bukan soal angka di atas kertas. Harga di tingkat petani sangat bergantung pada serapan pasar. Bila pasokan membanjir sementara pembeli tetap, harga bisa jatuh dan biaya pakan yang sudah dikeluarkan sulit kembali.
Kemenko Pangan dorong konsumsi ikan
Dari sisi pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong peningkatan konsumsi ikan dengan memasukkan komoditas itu ke program MBG. Ikan dinilai bisa menjadi salah satu sumber protein untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan Yanti Permatasari mengatakan peningkatan konsumsi ikan tidak cukup hanya lewat ajakan ke masyarakat.
Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga.
“Ajakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, kemudian distribusi, dan keterjangkauannya belum terjamin,” kata Yanti.
Yanti menjelaskan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 mencakup upaya dari hulu hingga hilir. Cakupannya meliputi penyediaan ikan yang berkualitas dan aman, kemudahan akses, serta peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.
Dua kepentingan yang harus bertemu
Ada dua kepentingan yang kini bertemu di meja yang sama. Pembudidaya butuh kepastian pembeli agar berani menambah produksi. Sementara program MBG butuh pasokan protein yang stabil dan terjangkau untuk jutaan porsi setiap hari.
Bila dapur SPPG mau menyerap ikan lokal, permintaan dari program negara bisa menjadi penyangga pasar yang selama ini bergerak mengikuti selera rumah tangga dan pasar tradisional. Sebaliknya, bila serapan tidak pasti, dorongan menambah produksi justru bisa menekan harga di tingkat petani.
Karena itu, APCI menekankan pentingnya aturan turunan yang mengikat, bukan sekadar imbauan. Keputusan pimpinan di institusi terkait dianggap sebagai kunci agar arahan penyerapan benar-benar sampai ke dapur-dapur SPPG di daerah.
Susilo juga meminta pemerintah memastikan hasil produksi ikan punya pasar, salah satunya lewat penyerapan oleh dapur SPPG.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah