🌐 EN
DAERAH

PPPK Paruh Waktu Bangka Selatan Diangkat Jadi Penuh Waktu 2027

PPPK Paruh Waktu Berkinerja Baik Diusulkan jadi PPPK Penuh
PPPK Paruh Waktu Berkinerja Baik Diusulkan jadi PPPK Penuh

BANGKA SELATAN β€” Sebanyak 1.162 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Bangka Selatan telah menerima perpanjangan kontrak kerja per 1 Oktober 2026. Mereka terdiri atas tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang tersebar di berbagai perangkat daerah.

Kepastian kelanjutan status kepegawaian tersebut kini mengarah pada kebijakan nasional terbaru. Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Jumat, 6 November 2026, resmi memutuskan untuk mengubah status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan Nasional Pengangkatan PPPK Penuh Waktu 2027

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan pengangkatan tersebut tidak hanya berlaku bagi tenaga pendidik, melainkan mencakup lintas profesi termasuk dosen, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, serta personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Selain peningkatan status menjadi penuh waktu, pemerintah dan DPR juga menyepakati pemberian kesempatan yang sama bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah dan DPR turut menyepakati perpanjangan perjanjian kerja bagi guru non-ASN yang masa kerjanya berakhir pada Desember 2026, meliputi 172.323 guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan 2.482 tenaga pengajar di bawah Kementerian Agama, serta kebijakan serupa bagi tenaga medis non-ASN.

Kesiapan Pemkab Bangka Selatan dan Evaluasi Kinerja

Di tingkat daerah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Selatan Rori Windrasari Safitri pada Rabu, 11 November 2026, menyatakan pemerintah daerah siap menjalankan kebijakan pusat tersebut setelah regulasi teknis dan petunjuk pelaksanaan resmi diterbitkan.

Rori menegaskan bahwa perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak dilakukan secara otomatis tanpa penilaian. Pemerintah daerah tetap harus memperhatikan kebutuhan organisasi, ketersediaan formasi, kesesuaian kualifikasi dan kompetensi, serta hasil evaluasi kinerja masing-masing pegawai.

Selain aspek administrasi, skema pembiayaan gaji juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga saat ini, pembayaran gaji 1.162 PPPK paruh waktu di Bangka Selatan masih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga penyesuaian analisis jabatan dan analisis beban kerja diperlukan dalam perencanaan kebutuhan aparatur.

(PE)

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? β†’

Berita Lainnya untuk Anda