“Saat ini kami tengah mempersiapkan segala hal terkait penguatan pangan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,”
Jakarta, Journalarta.com – Setelah menjadi perhatian Pemerintah Pusat sebagai salah satu Provinsi yang direncanakan menjadi lumbung pangan nasional, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman menemui Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Alue Dohong di Taman Aberretum Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI untuk memastikan hal itu segera direalisasikan, Senin (25/01/21).
Dikutip dari babelprov.go.id, Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong kawasan hutan menjadi tempat food estate atau kawasan lumbung pangan nasional, sehingga tidak bergantung pada daerah maupun negara lain.
Gubernur Erzaldi mengatakan, sektor pertanian memiliki peran krusial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19, oleh karena itu Pemprov Babel saat ini sedang bekerja keras memaksimalkan sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar kedepannya tidak terjadi ketergantungan pangan dari daerah lain.
“Saat ini kami tengah mempersiapkan segala hal terkait penguatan pangan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,” jelasnya.
Baca juga : Gubernur Babel Siap Menerapkan PISA Guna Meningkatkan Mutu Pendidikan
Gubernur Erzaldi juga meyakini siap mewujudkan program ketahanan pangan dengan dukungan penuh oleh pemerintah dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan serta kabupaten dan kota.
“Program ini saya namakan ‘Integrated Area Development Bangka Belitung’, semata-mata saya perjuangkan untuk ekonomi kerakyatan masyarakat Bangka Belitung agar dapat mengelola daerahnya dengan baik dan bertahap kebutuhan pangan masyarakat dapat dicukupi sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong merespon positif usulan Gubernur Erzaldi yang berjuang demi rakyatnya terkait pemanfaatan kawasan hutan sebagai lumbung pangan.
“Saya akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan rapat lanjutan dengan Komisi IV DPR RI serta agenda penegakkan hukum terkait pertambangan laut di Babel,” pungkasnya.
Rapat yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provins Babel, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Babel, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Staf Ahli Menteri, serta Kasubdit Pengukuhan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diakhiri dengan pemberian cinderamata hasil kerajinan masyarakat Babel kepada Wakil Menteri LHK.
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
