Harga cabai mencapai Rp 150 ribu per kilogram merata di berbagai daerah.
Jakarta, Journalarta.com – Harga pangan menjelang Ramadhan mulai tidak terkendali, di antaranya harga cabai yang sudah beberapa pekan mengalami kenaikan yang signifikan. Harga cabai mencapai Rp 150 ribu per kilogram dan terjadi merata di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Padahal komoditi cabai merupakan primadona apalagi menjelang hari raya. Hal ini tentu akan menjadi masalah yang cukup krusial jika tidak segera di lakukan stabilisasi harga.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta pemerintah mengambil langkah taktis guna menekan laju harga cabai. Dia khawatir masyarakat yang sudah sangat terpuruk oleh pandemi akan semakin terbebani.
“DPD RI meminta pemerintah melakukan langkah-langkah taktis dan tepat untuk menstabilkan harga cabai. Komoditi ini sangat di butuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai mereka terbebani dengan mahalnya harga, mengingat sekarang masih dalam kondisi pandemi,” ujar Nono Sampono dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Waka DPD RI: Tax Amnesty Jilid II Harus Berkaca Pada Jilid I
Nono menginginkan agar pemerintah tidak perlu tergesa-gesa melakukan impor. Apalagi persoalan harga bahan pangan yang naik jelang Ramadhan dan Hari Raya sebenarnya merupakan permasalahan yang biasa terjadi tiap tahun.
“Peristiwa kenaikan harga-harga termasuk cabai, sudah biasa jelang momen-momen tertentu. Pemerintah sebenarnya sudah tahu dan sebaiknya mengambil langkah yang paling mudah, seperti menampung hasil panen cabai dan mengatur sirkulasinya ke pasaran,” katanya.
Di sisi lain Nono meminta kementerian terkait, bersama Badan Ketahanan Pangan, BUMN dan para petani berkoordinasi untuk mempercepat pasokan dan meredam kenaikan harga.
“Upaya jangka pendek yang dapat dilakukan untuk menstabilkan pasokan dan meredam kenaikan harga adalah menggelar operasi pasar atau pasar cabai murah,” lanjunya.
Sementara itu, DKI Jakarta sebagai barometer harga komoditas nasional, Nono berharap pasokannya terjaga dengan baik. Dia memandang perlunya buffer stock berupa standing crop di wilayah-wilayah daerah penyangga yang bisa di kendalikan pemerintah.(red)
Baca juga: DPD RI Minta BPOM Jangan Persulit Perizinan Vaksin Nusantara
Sumber : Humas DPD RI
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
