Unjuk Rasa Nelayan Berakhir Anarkis Di KIP CBL, Ini Kapolda Babel Terkait Ada Oknum Wartawan Yang Terlibat
Pangkalpinang, Journalarta.com – Terkait oknum wartawan yang disebutkan diduga sebagai salah satu koordinasi aksi demo dari masyarakat nelayan di KIP CBL milik mitra PT Timah,bahkan sempat berorasi bersama orator lainnya.
Saat dikonfirmasi oleh jejaring media KBO Babel kepada Kapolda Kep Bangka Belitung Irjen Pol Anang Syarif Hidayat terkait sejauh mana keterlibatan oknum wartawan tersebut di peristiwa unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis, bahkan sejumlah Abk KIP CBL dan Satpam PT Timah sempat ditawan oleh pengunjuk rasa.
Meskipun akhirnya Abk dan satpam PT Timah keesokan harinya berhasil dibebaskan oleh Lanal Babel dengan negosiasi yang cukup alot dengan perwakilan massa yang berunjuk rasa dengan syarat kesepakatan, antara lain tidak memperkarakan secara hukum masyarakat nelayan yang sudah berunjuk rasa dan sempat melakukan pengerusakan KIP CBL saat itu.
Kepada jejaring media KBO Babel, Kapolda Kep Bangka Belitung melalui pesan whatsapp (WA-red) mengatakan berdasarkan hasil laporan penyidik Ditpolair Polair Polda Babel bahwa oknum wartawan tidak terlibat langsung dalam pengerusakan di KIP CBL, pukul 11.56 Wib Kamis (4/11/2021).
Dikatakan oleh jenderal bintang dua ini, jika yang tidak terlibat langsung dijadikan tersangka, maka ada 200 orang yang menjadi tersangka. Atas pertimbangan suasana kondusifitas dan kamtibmas pihaknya mengambil langkah yang mengedepankan ‘restorative justice’ dalam persoalan ini, sehingga hanya 7 orang pelaku yang terlibat langsung dalam pengerusakan tersebut yang dijadikan tersangka.
Namun tidak dipungkiri berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh jejaring media KBO Babel sejumlah narasumber dan bukti lain berupa rekaman video, CCTV yang ada, oknum wartawan tersebut sempat berorasi bahkan disebutkan disinyalir sebagai salah satu koordinasi mewakili masyarakat nelayan yang berunjuk rasa saat itu.
Semoga saja ada keadilan yang sama dalam penegakkan hukum karena di Negeri ini tidak ada warga atau masyarakat yang diistimewakan jika terbukti dalam melakukan tindakan pidana. (Red/*)
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
