Lembaga Anti Rasua, Sorot Dugaan Korupsi DPRD Toraja Utara
Sulawesi Selatan, Journalarta.com -Dugaan korupsi sejumlah item anggaran di DPRD Toraja Utara di tahun anggaran 2020 hingga 2021. Menjadi sorotan berbagai lembaga anti rasua di Sulawesi Selatan.
Kasus dugaan korupsi tersebut saat ini dalam penanganan pihak penegak hukum, dalam hal ini ditangani oleh pihak Kanit I Subdit III Tipikor Polda Sulsel.
Diketahui dalam aduan kasus itu telah diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint-Gas/80/II/2022/Ditreskrimsus sejak 3 Februari 2022 lalu.
Selain Koalisi Rakyat dan Mahasiswa lembaga anti rasua lainya di Sulawesi Selatan ikut menyoroti kasus ini. Sebut saja Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) dan Wacth Relation of Corupption Sulsel.
Dalam surat Ditreskrimsus Polda Sulsel oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri disebutkan, lima item anggaran yang tengah dalam pengusutan itu antara lain, penyalahgunaan pembayaran tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD Toraja Utara, dana operasional pimpinan, tunjangan reses, biaya perjalanan dinas dewan dan anggaran makan minum di DPRD Torut tahun 2020 dan 2021.
Polda Sulawesi Selatan tengah mengusut dugaan korupsi sejumlah item anggaran di DPRD Toraja Utara. Kasus ini berpotensi menyeret seluruh legislator Torut.
Dalam surat Ditreskrimsus Polda Sulsel disebutkan, lima item anggaran yang tengah dalam pengusutan itu antara lain, penyalahgunaan pembayaran tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD Toraja Utara, dana operasional pimpinan, tunjangan reses, biaya perjalanan dinas dewan dan anggaran makan minum di DPRD Torut tahun 2020 dan 2021.
Sedangkan Penyidik Direskrimsus disebutkan telah melakukan pengumpulan bahan keterangan sejak Februari. Kasus ini ditangani oleh Kanit I Subdit III Tipikor Kompol Sutomo.
Hanya saja hingga saat ini perkembangan kasus belum dirinci pihak Polda Sulsel. Kabarnya, sejumlah anggota DPRD Torut telah diperiksa.
Sementara itu sumber dari internal DPRD Torut menyebutkan, sejak Februari 2022 pihak DPRD sudah menerima panggilan pemeriksaan dari penyidik Polda Sulsel. Surat yang diterima menyebut pemanggilan itu untuk pengumpulan bahan keterangan.
Dilansir dari berbagai media pemberitaan Direktur Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) Muhammad Ansar mengatakan, kasus dugaan korupsi di DPRD Torut perlu mendapatkan atensi khusus. Ia menduga 5 item anggaran yang diusut polda ini nilainya bisa sangat fantastis.
“Saya perkirakan nilainya besar. Karena dari surar pulbaket yang dikirim polda itu seluruhnya anggaran anggaran krusial di DPRD. Secara umum 5 item anggaran itu alokasinya paling besar,” terang Ansar.
Yang kedua kata dia, bukan sekadar soal nilai. Tapi juga modus yang digunakan. Pada 5 item anggaran itu adalah wilayah yang paling rentan dikorup oleh Dewan.
Seperti misalnya biaya reses. Ini adalah item yang paling banyak dikorup. Karena kadang-kadang dianggarkan tapi kegiatannya tidak riil. Begitu juga kata Ansar soal biaya perjalanan dinas. Banyak yang fiktif.
“Dan itu hampir terjadi di semua daerah. Karenanya kasus di Torut ini harus tuntas. Agar jadi pintu masuk ke daerah lain,” ketus Ansar.
Ansar berharap Polda Sulsel mengusutnya lebih lanjut. Ansar yakin penyidik sudah mengantongi bukti awal. Apalagi telah dilakukan pulbaket.
“Ada beberapa legislator yang sudah diperiksa. Kasusnya ya ada beberapa sesuai yang disebutkan dalam surat. Kalau nda salah ada 5 item. Termasuk anggaran reses, operasional pimpinan dewan dan juga biaya perjalanan dinas,” ujarnya, Minggu 17 April 2022 lalu dikutip dari portal pemberitaan.
Ditempat terpisah Wacth Relation of Corruption Sulsel, juga meminta pihak Subdit III Tipikor untuk serius menangani aduan masyarakat. “Kasus ini sudah menjadi konsumsi publik, jangan sampai kasus tersebut dipeti eskan, dapat merusak citra kepolisian yang saat getol dalam upaya penindakan pemberantasan korupsi,” kunci Sahabuddin. (Red.Bara)
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
