Jakarta, Journalarta.com – Jajaran Direksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) lagi-lagi bungkam atas surat konfirmasi yang telah dua kali dilayangkan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) perihal Pemisahan Tender Line Pipe API 5 L dengan Pipe Pile ASTM A-252 di lingkungan Subholding PHE.
“Secara resmi kami telah melayangkan surat konfirmasi sebanyak dua kali. Namun sama sekali tidak ada keterangan apa pun. Belakangan kami malah dapat informasi melalui Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama yang lebih dikenal dengan nama Ahok, bahwa benar adanya PHE serta seluruh anak perusahaannya tidak memisahkan tender pengadaan Line Pipe API 5 L dengan Pipe Pile ASTM A-252 itu,” ujar Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin (14/8/2023).
Direksi PHE dalam keterangannya kepada Komisaris Utama Pertamina menyatakan, “Semua bisa ikut tender dan belum diproses.”
Yusri menyatakan pihaknya tidak habis pikir atas perilaku jajaran direksi PHE tersebut.
“Untung saja Pertamina masih ada komisaris seperti Ahok yang sangat responsif terhadap adanya laporan dugaan penyimpangan,” kata Yusri.
“Apa begini model direksi PHE dalam menjalankan proses bisnisnya, terkesan kental dikendalikan oleh kartel pipa. Padahal kita ketahui bahwa subholding PHE ini akan melakukan IPO,” tambahnya.
Yusri mengatakan, Menteri BUMN harus peduli dan menanyakan ke Komut Pertamina atas prilaku direksi PT PHE tersebut, bila perlu di evaluasi.
Ia menambahkan, CERI melayangkan surat kedua kepada Direksi PHE setelah surat pertama tidak dijawab oleh Direksi PHE. CERI pun menembuskan surat kedua tersebut kepada BPK-RI, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, Menteri BUMN, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Pertamina (Persero) holding dan anak-anak usaha PT PHE.
“Harusnya Dewan Direksi Pertamina dan Dewan Komisaris Pertamina Holding merekomendasikan ke Menteri BUMN untuk mengganti Direksi PT PHE. Mungkin merekalah sumber masalahnya,” kata Yusri.
Yusri menegaskan, Direktur Utama PT PHE dan Direktur Dukungan Bisnis PT PHE yang kini dijabat Wiko Migantoro dan Oto Garnita harus dievaluasi posisinya.
“Kedua orang ini juga diduga mengotaki sinergi BUMN yang menyebabkan inefisiensi sekitar 20 persen di proses bisnis di rumpun PHE. Masak sejenis pekerjaan WUR (Work Unit Rate) atau penyiapan lokasi pemboran juga dilakukan dengan skema sinergi BUMN, ini adalah kebijakan sontoloyo,” tegasnya.