Kawasan konservasi aliran DAS Sungai Primping menjadi korban perambahan terstruktur dan sistematis, menggambarkan keterlibatan beberapa oknum dan APH yang seolah-olah bermain mata dengan regulasi.
Situasi semakin rumit saat terkuak bahwa oknum APH yang seharusnya menjadi penegak hukum dan melindungi lingkungan justru terlibat dalam pusaran tambang timah ilegal di Sungai Perimping.
Sungguh mengejutkan, karena oknum APH yang diharapkan memahami aturan dan hukum malah terlibat dalam aktivitas ilegal yang berpotensi mengancam ekosistem dan menyebabkan bencana ekologis, seperti banjir bandang akibat sedimentasi sungai.
Seorang nelayan sungai setempat (Td) dari desa Berbura Riau Silip, menyampaikan keputusasaan masyarakat.
“Sudahlah, bang, tidak ada masyarakat yang berani nambang di sungai alur sungai Perimping dan hutan bakau kalau tidak ada aparat baju coklat dan hijau yang ikut menjadi pelaku tambang dan yang memback up nya,” Ujarannya mencerminkan pasrahnya masyarakat terhadap sikap aparat yang dinilai tidak tegas.
Meskipun begitu, masih ada harapan. Td dan masyarakat Bangka Belitung lainnya masih mempercayai bahwa ada pimpinan Polri dan TNI yang berpegang teguh pada nilai merah putih dan tidak terlibat dalam “sistem koordinasi” yang mencurigakan.
Oleh karena itu, mereka memohon kepada pimpinan tertinggi di Bangka Belitung, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, serta unsur TNI seperti Danrem & Danlanal, untuk turun bersama-sama dan mengambil langkah tegas.
Harapannya adalah agar oknum anggotanya yang terlibat sebagai pelaku tambang ilegal dan pembekingnya dapat ditindak dengan keras.
“Semoga dengan diberitakan melalui teman-teman wartawan sampai ke Kapolri dan Panglima TNI, sehingga dapat menurunkan timnya melakukan penindakan yang tegas,” pungkas Td dengan suara penuh harapan.
Masyarakat Bangka Belitung berharap bahwa liputan ini akan menjadi panggilan tindakan bagi pihak berwenang untuk mengatasi permasalahan ini dan mengembalikan kehidupan pulau ini ke jalan yang benar. (KBO Babel)