BANGKA, JOURNALARTA.COM – Polemik pergantian Komisaris Bank SumselBabel (BSB) dari Ahmad Syarifullah Nizam kepada M. Haris terus bergulir membuat Wakil Ketua DPRD Bangka, M Taufik Koriyanto angkat bicara.
Anggota Fraksi Gerindra ini bahkan menyarankan agar M. Haris tidak menerima usulan pengangkatan dirinya selaku Komisaris BSB dengan pertimbangan rangkap jabatan.
Dalam press release yang diterima redaksi media ini pada Kamis (21/3/2024) malam, Taufik menjelaskan, merujuk PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak ada klausul pasal yang melarang secara tegas PNS menjadi komisaris di dunia perbankan.
Namun, kata dia, dalam PP No. 94 Tahun 2021 diingatkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib mengutamakan tugas-tugas sebagai pegawai pemerintah agar sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Menurut Taufik, mengingat komisaris sebagai organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi, maka secara etika tidak elok kalau Haris menerima restu dari pemegang saham BSB untuk menduduki posisi komisaris.
“Saat ini Haris menjabat sebagai Kepala Bakuda Provinsi Babel dan PJ Bupati Bangka, dengan dua jabatan ini saja dia sudah sangat sibuk. Apalagi ditunjuk menjadi Komisaris BSB, ini akan tambah repot dan berdampak kepada kinerja dia dalam menjalankan urusan pemerintahan di Pemkab Bangka,” beber Taufik.
Dikatakan Taufik, dengan tidak rangkap jabatan saja, ia ragu apakah Haris mampu menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Bangka dengan baik.
“Dalam tahun 2024 ini tidak satu pun hasil reses dan pokir Anggota DPRD Kabupaten Bangka terealisasikan. Padahal kondisi APBD Bangka tahun 2024 tidak dalam kondisi defisit seperti tahun 2023 lalu,” imbuhnya.
Dikatakan Taufik, bukti bahwa APBD kabupaten Bangka tidak dalam defisit saat ini, dapat dilihat dari pekerjaan yang selesai tender dan mulai dikerjakan.
“Seperti pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Belinyu Rp 1, 6 milar, penanganan long segmen jalan Petaling- Rukam Rp 7,7 miliar, long segmen jalan Kenanga-Pemali-Rebo Rp 3,4 miliar, penanganan long segmen jalan Stasiun XII 2,5 Rp miliar, long segmen jalan Penegang-Petaling Rp 4,6 miliar. Ini baru di Dinas Pekerja Umum Kabupaten Bangka, belum di dinas yang lain,” bebernya.
Oleh sebab itu, kata Taufik, Fraksi Gerindra Kabupaten Bangka mengusulkan agar Haris memilih salah satau jabatan yang diembannya saat ini, agar bisa bekerja lebih fokus dan lebih baik lagi.
“Apakah tetap sebagai Kepala Bakuda Provinsi Babel atau sebagai Pj Bupati Bangka, bukan menambah jabatan baru sebagai Komisaris BSB, karena dengan banyaknya rangkap jabatan yang diembannya saat ini akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Bangka. Sekarang saja kinerja dia buruk apalagi dengan merangkap Komisaris BSB,” ujarnya.
Dia mengancam akan mengusulkan mosi tidak percaya dan menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kinerja Pj Bupati Bangka jika kinerjanya memburuk dan terus merosot.
*Lapor OJK*
Sementara itu, Ketua LSM Topan RI Perwakilan Bangka Belitung, Muhammad Zen akan melaporkan polemik pergantian Komisaris BSB ini ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta.
“Ini bentuk keseriusan LSM Topan RI dalam menyikapi persoalan pergantian Komisaris BSB yang menurut temuan kami, ada sesuatu yang tak wajar terjadi,” kata Zen, Jumat (22/3/2024).
Ketika ditanya apa saja materi pelaporan yang akan disampaikan ke OJK, Zen tidak bersedia mengungkapkan.
“Nanti akan terbuka dan terang benderang. Yang jelas, kalau kita sudah mau melapor, artinya kita sudah memiliki bukti yang cukup,” tegas Zen. (Tim/*)
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
