JAKARTA, JOURNALARTA.Com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetiyani Aher mengkritik tanggapan pemerintah yang menyatakan membengkaknya anggaran peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kewajaran.
Menurut Netty, pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK. Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN. Padahal peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna,” ujar Netty mengutip instagram @dpr_ri, Rabu (14/8/2024).
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi 101.536 karyawan pada Januari hingga Juni. Di sisi lain, berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif.
“Bukankah lebih prioritas jika anggaran negara digunakan untuk subsidi keluarga korban PHK dan pelunasan tunggakan BPJS sehingga masyarakat tidak berutang di Pinjol,” katanya.
Netty meminta pemerintah transparan agar total anggaran pelaksanaan peringatan HUT ke-79 RI dapat dibuka ke publik, termasuk biaya acara di IKN.(*)
Eksplorasi konten lain dari Journalarta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
