BANGKA, JOURNALARTA.COM – Dugaan penyalahgunaan aset bantuan kesehatan selama pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ir. Soekarno Provinsi Bangka Belitung (Babel) menjadi sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI).
Bantuan berupa ventilator, Oxygen Concentrator, Defibrillator, dan lainnya yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat BNPB dan berbagai mitra RSUP diduga hilang atau mengalami penyimpangan pengelolaan.
Ketua TOPAN-RI Babel, Muhamad Zen mengungkapkan, untuk mengetahui hilangnya bantuan aset negara berupa alat kesehatan (alkes) bantuan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebelumnya bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan keterbukaan informasi kepada RSUP pada 30 Desember 2024.
Permohonan tersebut mencakup data pengadaan alat kesehatan, jenis, serta jumlah yang diterima selama pandemi. RSUP menanggapi permohonan ini pada 6 Januari 2025 dengan memberikan dokumen yang berisi rincian aset.
Tidak puas dengan dokumen yang diterima dan mendapatkan informasi dugaan hilangnya aset negara berupa alkes tersebut, Zen bertemu dengan Direktur RSUP, dr. Astried, pada 8 Januari 2025 untuk mengonfirmasi dugaan kehilangan alat kesehatan.
Dalam pertemuan tersebut, dr. Astried menjelaskan bahwa pengecekan aset dilakukan secara rutin setiap tahun dengan melibatkan Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
“Pengecekan rutin dilakukan setiap tahun, dan hingga saat ini tidak ada laporan kehilangan alat kesehatan yang masuk ke saya,” ujar direktur RSUP seperti yang dikisahkan kepada jejaring media KBO Babel.
Meski demikian, ia berjanji akan melakukan investigasi mendalam.
“Kami butuh waktu untuk menelusuri lebih jauh, karena jumlah aset yang kami kelola sangat besar,” tambah dr. Astried.
Namun, Muhamad Zen menegaskan bahwa TOPAN-RI akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas.
Ia memberikan batas waktu kepada pihak RSUP untuk menyelesaikan investigasi secara transparan. Jika tidak ada kejelasan, TOPAN-RI siap melanjutkan persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Babel.
“Kami tidak ingin publik terjebak dalam spekulasi. Jika terbukti ada aset yang hilang, kami akan memastikan langkah hukum diambil untuk menegakkan prinsip akuntabilitas,” tegas Zen.
Landasan Hukum Dugaan Pelanggaran
Dalam kasus ini, dugaan pembiaran terhadap hilangnya aset negara dapat melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 49 mewajibkan setiap pejabat pengelola barang milik negara untuk menjaga, mengamankan, dan mengelola aset negara secara transparan.