Dalam menghadapi masa depan, Prof. Kuik menegaskan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan strategis bagi Malaysia untuk tetap relevan di tengah dinamika global yang terus berubah.
“Keseimbangan antara ketergantungan ekonomi pada Tiongkok dan kolaborasi keamanan dengan negara-negara Barat adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan peran Malaysia di kancah internasional,” tutupnya.
Selanjutnya, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, menyoroti pentingnya kebijakan luar negeri yang berimbang dan berbasis prinsip dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia.
Ia menggarisbawahi strategi dan peran Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik serta peluang yang ada di kawasan dan dunia.
Dalam paparannya, Umam juga menekankan bahwa Indonesia harus mengedepankan prinsip ‘equal distance’ dalam diplomasi.
“Keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar seperti China, Amerika Serikat, dan mitra lainnya adalah kunci untuk melindungi stabilitas dan otonomi nasional di tengah dinamika Indo-Pasifik” ujarnya.
Strategi ini memungkinkan Indonesia menjaga perannya sebagai mediator dan kekuatan penyeimbang di kawasan.
Umam menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selalu berakar pada prinsip yang diwariskan oleh para pendiri bangsa, seperti anti-kolonialisme, non-blok, dan solidaritas dengan negara-negara berkembang.
Prinsip ini, menurutnya menjadi panduan dalam pengelolaan hubungan strategis dengan China dan kekuatan global lainnya.
Menghadapi rivalitas antara kekuatan besar, Umam mengapresiasi pendekatan Indonesia yang mengadopsi strategi ‘hedging’, sebuah strategi pragmatis yang mencerminkan realisme neoklasik.
“Indonesia harus menggabungkan prioritas domestik dengan dinamika eksternal untuk memastikan kepentingan strategis jangka panjangnya tetap terjaga” jelasnya.
Indonesia terus memainkan peran penting dalam forum multilateral seperti ASEAN Summit dan G20, terutama dalam mendukung tata kelola global berbasis aturan.
“Komitmen terhadap hukum laut internasional UNCLOS menunjukkan upaya Indonesia untuk memperkuat stabilitas dan kepastian hukum di kawasan” tambahnya.
“Paramadina Public Policy Institute siap menjadi pusat kajian dan kolaborasi untuk penelitian terkait studi China,” tutur Umam.
Dia percaya bahwa penguatan kapasitas riset dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia.(*)
Simak dan Ikuti Berita dan Artikel JOURNALARTA Lainnya di GOOGLE NEWS