Menurut Forum BBM, dana hasil rampasan aset harus digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bukan dikembalikan kepada segelintir orang yang telah merusak ekonomi daerah.
- Menuntut pemerintah pusat menyerahkan 20% saham PT Timah kepada masyarakat Bangka Belitung.
Saham ini, menurut Forum BBM, harus dikelola oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di tengah polemik ini, Forum BBM menegaskan bahwa tidak semua kelompok masyarakat di Bangka Belitung berpihak kepada terdakwa korupsi timah.
Mereka menilai ada upaya sistematis untuk membentuk opini bahwa tindakan Kejagung merugikan ekonomi daerah, padahal justru mafia timah-lah yang selama ini meraup keuntungan besar dengan merusak lingkungan dan menggerogoti sumber daya alam yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat secara luas.
Dengan terus bergulirnya proses hukum, dukungan terhadap Kejagung menjadi krusial. Forum BBM berharap agar lembaga hukum tetap teguh dalam membongkar praktik mafia timah, memastikan bahwa tidak ada celah bagi para koruptor untuk kembali menguasai sektor pertimahan di Bangka Belitung.
“Kami ingin mengingatkan bahwa yang merugikan masyarakat bukanlah Kejagung, melainkan para koruptor yang telah memperkaya diri sendiri dengan cara yang merusak lingkungan dan ekonomi Bangka Belitung. Oleh karena itu, Forum BBM akan terus mengawal kasus ini agar keadilan benar-benar ditegakkan,” tegas Subri.
Dukungan terhadap Kejagung RI semakin menguat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lintas profesi, organisasi, dan generasi.
Mereka bertekad untuk memastikan bahwa mafia timah benar-benar diberantas dan hasil kejahatan mereka dikembalikan untuk kepentingan rakyat. (KBO Babel)
Cek Berita dan Artikel JOURNALARTA lainnya di Google News