Penurunan drastis harga sawit Babel menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung. Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, meminta pemerintah provinsi segera membentuk tim gabungan untuk menangani anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi secara mendadak di wilayah Bangka. Penurunan harga ini dinilai sangat merugikan petani sawit lokal yang menggantungkan hidup dari komoditas perkebunan tersebut.
Eddy Iskandar menegaskan bahwa fluktuasi harga yang tidak terkendali ini memerlukan penanganan serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Menurutnya, tim gabungan yang melibatkan Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, dan stakeholder terkait perlu segera dibentuk untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi konkret bagi kesejahteraan petani sawit di Babel.
Dampak Penurunan Harga terhadap Petani Sawit
Kejatuhan harga TBS kelapa sawit ini berdampak langsung pada ribuan petani sawit di Bangka Belitung yang mayoritas merupakan petani skala kecil dan menengah. Penurunan harga yang terjadi secara tiba-tiba membuat para petani kesulitan menutupi biaya operasional perkebunan, mulai dari pupuk, pestisida, hingga biaya tenaga kerja. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu krisis ekonomi di tingkat petani jika tidak segera ditangani.
Wakil Ketua DPRD Babel menilai bahwa pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri menghadapi situasi ini. Pembentukan tim gabungan diharapkan mampu melakukan monitoring harga secara berkala, mengawasi praktik monopoli pembelian TBS, serta mencari alternatif pasar bagi produk kelapa sawit lokal. Isu komoditas sawit sendiri bukan kali pertama menjadi perhatian di Babel, sebelumnya kasus perkebunan sawit seluas 270 hektare di IUP PT Timah juga menjadi sorotan masyarakat dan organisasi massa.
Langkah Strategis yang Diusulkan DPRD
Eddy Iskandar mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu segera dijalankan oleh tim gabungan yang akan dibentuk. Pertama, melakukan kajian mendalam tentang penyebab penurunan harga, apakah karena faktor global, nasional, atau adanya permainan harga di tingkat lokal. Kedua, membuka ruang dialog dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) untuk memastikan transparansi penetapan harga pembelian TBS.
Ketiga, pemerintah diminta memfasilitasi akses petani terhadap informasi harga pasar secara real-time agar tidak dirugikan oleh tengkulak atau pembeli nakal. Keempat, perlu ada mekanisme stabilisasi harga melalui pola kemitraan yang adil antara petani dan industri pengolahan. Kelima, pemerintah provinsi diharapkan dapat mengalokasikan dana bantuan atau stimulus khusus bagi petani sawit yang terdampak penurunan harga drastis.
Anggota DPRD Babel juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi petani agar tidak sepenuhnya bergantung pada satu komoditas. Program pelatihan pengolahan produk turunan kelapa sawit dengan nilai tambah lebih tinggi perlu digalakkan sebagai solusi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan.
Urgensi Koordinasi Lintas Sektor
Wakil Ketua DPRD Babel menegaskan bahwa penanganan masalah harga sawit ini tidak bisa dilakukan oleh satu dinas atau instansi saja, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor. Dinas Perkebunan perlu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk memastikan mekanisme pasar yang sehat, sementara Dinas Koperasi dan UMKM dapat memfasilitasi pembentukan koperasi petani sawit agar memiliki posisi tawar lebih kuat.
Polda Babel dan Kejaksaan juga diharapkan dapat mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat atau monopoli yang merugikan petani. Sinergi antar lembaga ini penting untuk memastikan bahwa harga sawit yang diterima petani sesuai dengan harga patokan yang wajar dan tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.
DPRD Babel akan terus melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah provinsi dalam mengatasi masalah ini. Eddy Iskandar berjanji akan menggunakan fungsi pengawasan dan anggaran DPRD untuk memastikan kesejahteraan petani sawit terlindungi. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan harga sawit yang adil dan menguntungkan bagi petani lokal Bangka Belitung.
Sumber: Tribun Bangka (baca selengkapnya)
